EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif Umbu Rauta Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana - Salatiga Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP - Semarang Email: umburauta@yahoo.com Naskah diterima: 4/8/2014 revisi: 18/8/2014 disetujui: 29/8/2014 Abstrak Sejak tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Secara normatif, Indonesia telah berupaya mewujudkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara lebih demokratis, sebagaimana tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Namun, dalam praktik pilpres 2004 dan 2009, ditemukan beberapa permasalahan. Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi sejumlah permasalahan pilpres, sekaligus menggagas formula untuk terwujudnya penyelenggaraan pilpres yang lebih demokratis dan aspiratif. Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Demokratis, Aspiratif Abstract Since the 2004, election of the president and vice president made directly by the people. Normatively, Indonesia has been striving for election of the president and vice president are more democratic, as reflected through the freedom and the involvement of a political party or coalition of political parties contesting the election to carry the presidential and vice presidential candidates meet all the requirements specified in the legislation. However, in practice the presidential election in 2004 and 2009, found several problems. This paper is intended to identify a number of election issues, once initiated the implementation of a formula for the realization of a more democratic election and aspirative. Keywords: President Election, democratic, aspirative
Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif PENDAHULUAN Salah satu hasil amandemen UUD NRI 1945 yaitu pergeseran model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat (pilpres), sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat ”. Satya Arinanto sebagaimana dikutip Abdul Latif 1 mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya pilpres (secara langsung) yaitu: a. Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung; b. Presiden terpilih tidak terkait pada konsesi partai-partai atau faksifaksi politik yang telah memilihnya. Artinya presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut; c. Sistem ini menjadi lebih “accountable” dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan (pada masa orde baru), karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui pemilihan umum; d. Kriteria calon presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Selanjutnya, dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. UU a quo yaitu UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) 2 yang menjadi landasan penyelenggaraan pilpres 2004. Saat pilpres 2009, UU No. 23 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan UU No. 42 Tahun 2008. 3 Selain UU No. 42 Tahun 2008, penyelenggaraan pilpres 2009 juga dasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 4 Pada pilpres 2014 ini, masih menggunakan UU No. 42 Tahun 2008, meski pada awal 2013 DPR mengagendakan perubahan, namun sebagian besar fraksi menolak untuk dilakukan perubahan. 5 1 Abdul Latif, Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, April 2009, h. 38 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (LNRI) 2003 Nomor 93, Tambahan LNRI Nomor 4311. 3 LNRI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan LNRI Nomor 4924. 4 LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721. 5 Beberapa ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 telah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melalui Putusan MK No. 14/PUU/XI/2013, tanggal 23 Januari 2014. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 601
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 213: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 217 and 218: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?