EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium negara serta melindunginya, sementara negara diberikan kekuasaan untuk melindungi hak dan kewajiban asasi rakyatnya serta membuat pengaturanpengaturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat aman, tentram, dan damai. Paham Negara Hukum dalam budaya hukum Indonesia tidak mendudukan kepentingan individu di atas segala-galanya, seperti di negara-negara Barat, dan tidak pula mendudukan kepentingan negara di atas segala-galanya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif paham Negara Hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang. 43 Oleh sebab itu, pembentukan sanksi pidana di dalam UU KUP seharusnya selain mengedepankan kepentingan negara, pula mengedepankan kepentingan dari Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44B ayat (1) UU KUP, sebagai berikut: ”Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.” Ketentuan tersebut jelas mengisyaratkan bahwa pelaksana negara, hendaknya lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini adalah penerimaan bagi Negara yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, dibandingkan menerapkan pemidanaan. Sebagaimana ditegaskan oleh PAF. Lamintang, bahwa para ahli hukum pidana berpandangan terhadap pemberian pidana sebagai penderitaan bagi pelaku hendaknya dipandang sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia. 44 Demikian pula pendapat yang diungkapkan oleh Van Bemmelen, bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu usaha 43 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Bandung: Genta Publishing, 2010, h. 206. 44 PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1983, h. 16-17. 554 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. 45 Dalam perkembangan hukum pidana secara internasional, khususnya pola pemidanaan, wacana restorative justice dan penal mediation nampaknya turut memperkuat posisi asas ultimum remedium. Bahwa Negara sebagai korban, dalam tindak pidana perpajakan, maka kepentingan Negara lebih didahulukan tanpa harus menghambat kepentingan pelaku usaha, karena sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah pidana penjara dan bukan pidana denda. keSIMPULAN Pancasila sebagai landasan politik hukum pidana dalam membentuk sistem hukum pidana di Indonesia telah menegaskan dalam Sila keempat butir ke 1 dan butir ke 4, bahwa dalam memandang permasalahan pidana hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat demi kepentingan negara dan masyarakat. Dengan dipidananya Wajib Pajak Badan, sudah barang tentu akan menguncang perekonomian nasional, yang pada akhirnya pula merugikan kepentingan nasional. Sehingga perlu direkonstruksi pola pemidanaan dalam Hukum Pajak untuk lebih mengedepankan penggunaan prinsip ultimum remedium dalam upaya penegakan hukumnya dikemudian hari. Bahwa penerapan pidana penjara terhadap Wajib Pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), menjadi tidak logis dan turut pula menimbulkan merugikan bagi perekonomian secara tidak langsung. Dimana seharusnya penerapan sanksi pidana yang tepat adalah sanksi pidana denda. Dimana di dalam UU KUP, sanksi denda masuk sebagai sanksi administrasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat sanksi pidana denda, maka pemidanaannya tetap melalui putusan pengadilan dan dirangkai dengan pidana kurungan pengganti atau melalui proses penyitaan. 45 Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1987, h. 16. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 555
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 167: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 219 and 220:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?