EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
terselenggaranya penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan
terhadap hak asasi manusia.
Selain negara dan individu, yang juga bertindak sebagai pemangku
kewajiban dalam HAM adalah korporasi multinasional. Masuknya korporasi
multinasional sebagai pemangku kewajiban karena berbagai kebijakan negara
di bidang ekonomi tidak saja sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan
dibuat bersama atau atas instruksi dan pengaruh lembaga dana internasional
dan kepntingan investasi perusahaan multinasional. 39 Adapun pemangku hak
adalah individu dan kelompok khusus. Setiap individu merupakan pemangku
hak atas segala hak yang dijamin dalam UUD 1945. Begitu juga dengan
kelompok khusus seperti masyarakat hukum adat juga bertindak sebagai
pemangku hak seperti dijamin dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945.
C. Judicial Review Sebagai Salah Satu Mekanisme Perlindungan HAM
UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan jaminan atas HAM.
Pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan: bagaimanakah memberikan
jaminan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar? 40 Pertanyaan ini menjadi
penting karena HAM yang dilindungi secara konstitusional melalui UUD
1945 akan dapat dilanggar karena alasan dan kepentingan tertentu, terutama
terkait dengan kepentingan politik jangka pendek pembentuk undang-undang.
Terkait kekawatiran tersebut Jeremy Waldron dalam The Dignity of Legislation
menegaskan that legislation and legislatures have a bad name in legal and
political philosopy, a name sufficiently disreputable to cast doubt on their
credentials as respectable source of law. 41
Khusus terkait pelanggaran dalam bentuk kelalaian, berbagai regulasi
dan kebijakan yang dikeluarkan negara berpuang besar untuk itu. Peraturan
perundang-undang yang dibuat baik oleh primary legislator, dalam hal ini
DPR dan pemerintah (berupa undang-undang), maupun secondary legislator
tidak selalu peka terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara
sewenang-wenang, sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggar hak asasi
manusia. Terhadap kemungkinan pelanggaran melalui kebijakan atau regulasi,
39
Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, Op.cit., h. 55
40
Pelanggaran HAM didefenisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termuat dalam konstitusi dan instrumen-instrumen
internasional hak asasi manusia. Apabila negara tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, maka negara bersangkutan dapat dikategorikan
telah melaku-kan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, dilakukan dengan perbuatannya
sendiri (act by commission). Kedua, terjadi karena kelalaiannya sendiri (act by ommission). Pelanggaran dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh
negara melalui aparatnya. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk kelalaian dilakukan negara melalui kebijakan yang dibuatnya.
41
Jeremy Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999, h. 1.
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 419