EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Melalui kewenangan uji materil yang dimilikinya, MK tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM. Penutup Secara normatif, UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah meletakkan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia secara lebih memadai. Terlepas dari kelemahan yang mungkin masih terdapat di dalamnya, setidaknya keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. Untuk memastikan terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, UUD 1945 memberikan kewenangan uji materil kepada MK. Dengan kewenangan dimaksud, potensi atau pelanggaran HAM melalui kebijakan yang dikeluarkan negara dapat diawasi dan diselesaikan dan HAM dapat dilindungi. DAFTAR BACAAN Buku Informasi (Seri ke-4), Kompilasi Rekomendasi Terhadap Indonesia oleh Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review), Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan, Bandung. Isra, Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, Jakarta: Rajawali Pers. Kasim, Ifdhal, 2011, Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan (Buku I), Jakarta: ELSAM. K. Harman, Benny & Hendardi (Ed), 1991, Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review, Jakarta: JARIM dan YLBHI. Lubis, Todung Mulya, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,. 426 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia ---------------------------, 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 11-17/ PUU-I/2003 dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dalam Jurnal Konstitusi, vol 1 no 1, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2011, Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. Nasution, Adnan Buyung, 2011, Demokrasi Konstitusional, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Nowak, Manfred, 2003, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia. Soemantri, Sri, 1997, Hak Uji Material di Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, 2009, Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: ELSAM. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Jakarta: Balai Pustaka. Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999- 2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Waldron, Jeremy, 1999, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 427
Page 1 and 2: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6: Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8: Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 39: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 91 and 92:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?