EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium tidak benar 30 . Hal tersebut menjadi satu kerancuan jika mengacu kepada Pasal 13 A UU KUP, yang menjelaskan sebagai berikut: “Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU KUP belum memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan seseorang, termasuk Wajib Pajak, yang mana saja yang akan dikenakan sanksi administrasi dan yang akan dikenakan sanksi pidana. Perbedaan istilah dalam frase “…..pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar” dalam Pasal 13 UU KUP dengan “….. menimbulkan kerugian bayar” dengan pada Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP mempertegas ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum tersebut. Hal ini tentu akan memberikan dampak dalam upaya penegakan hukum pajak di lapangan. 31 Jika dicermati redaksional pasal-pasal tersebut, maka UU KUP memberikan kewenangan yang cukup besar bagi DJP untuk melakukan penerapan berdasarkan penilaiannya terhadap suatu kondisi pajak tertentu. Dalam memunculkan efektivitas suatu sanksi, maka menurut Soerjono Soekanto, harus terdapat kejelasan terkait dengan karakteristik suatu hukum, yaitu yang terdiri dari: 32 1. Karakteristik ancaman atau imbalan; pada karakteristik ini maka konsentrasi pembahasan menjurus kepada hakikat sanksi, penerapan sanksi dan apakah sanksi itu keras atau lemah. 2. Karakteristik subyek hukum yang terkena sanksi akan membahas persoalan mengenai siapa-siapa saja yang terkena sanksi tertentu, maupun kepribadian subyek hukum yang terkena sanksi tersebut. 30 Pasal 39 UU KUP 31 Adrianto Dwi Nugroho, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 23. 32 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: Remadja Karya, 1988, h. 82. 550 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium 3. Karakteristik perilaku atau sikap tindak yang harus dikendalikan akan menyoroti sampai sejauh mana derajat kemudahan untuk menerapkan hukuman dan sifat hakikat kebutuhan bahwa suatu perilaku harus dikendalikan. Mengacu kepada karakteristik yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, maka UU KUP memberikan peluang kepada DJP untuk melakukan tindakan atas penilaian sendiir terhadap subyek hukum Wajib Pajak yang memenuhi kriteria pasal-pasal tersebut diatas. Dalam hal ini, penggunaan kewenangan tersebut menggunakan asas diskresi atau freies ermessen. Penggunaan diskresi dalam ranah Hukum Administrasi Negara, pada konsep Negara Hukum, merupakan suatu konskeuensi atas terhambatnya perkembangan sistem organisasi kenegaraan dikarenakan adanya kewajiban penerapasan asas legalitas dalam kerangka paradigma positivisme hukum. Namun seiring perkembangan konsep Negara Hukum Formill yang bergeser kepada Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state) atau juga dikenal Negara Hukum Materiil, munculnya konsep freies ermessen merupakan solusi yang dapat digunakan dengan tujuan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Sjachran Basah 33 pelaksanaan freies ermessen harus dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batasbawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan freies ermessen juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Freies Ermessen atau Asas Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Bagi negara welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Asas Diskresi dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut : 34 33 Alfian Ratu, Penerapan Freies Ermessen Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Dihubungkan Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012, h. 56. 34 Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981, h. 305 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 551
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 163: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?