C4z4lX

HUKUM
Setiap institusi
memiliki peraturan
sendiri seperti
kode etik.
Cengkareng. Heru tak menampik polisi yang
tengah dibina itu, yang berasal dari satuan
narkoba, reserse kriminal, dan patroli, mendapatkan
“barang” tersebut saat bertugas di
wilayah yang selama ini dikenal sebagai sarang
peredaran narkoba itu.
“Di sana, dulu gampang jualan
(narkoba), tapi sulit dilacak. Tapi
sekarang Kampung Ambon sudah
berubah. Kalau main ke
sana berbeda dengan dulu,”
tutur Heru.
Pembinaan dan sanksi
disiplin terhadap oknum
polisi pengguna narkoba,
dianggap oleh Kepala Humas
Badan Narkotika Nasional
Sumirat, sah-sah saja.
Sebab, hal itu sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, yang memang
mengatur pengguna narkoba bisa direhabilitasi.
Belum lagi adanya Peraturan Bersama tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi, yang dikeluarkan bersama
oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung,
Kepala Polri, serta Kepala BNN. Aturan yang
ditandatangani pada Maret 2014 itu berlaku
untuk siapa saja, termasuk anggota kepolisian.
Menurut aturan tersebut, jika dari hasil
penilaian (assessment) seseorang terbukti
sebagai pengguna narkoba murni, ia akan
direhabilitasi. Mereka yang secara sukarela
melaporkan diri sebagai pengguna juga akan
mendapatkan perawatan, baik rehabilitasi
medis maupun sosial.
Adapun tindakan hukumnya diserahkan
kepada instansi masing-masing. Seperti di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
di mana terdapat 19 orang pegawai terindikasi
sebagai pengguna narkoba, serta yang
tengah dilakukan di Polres Jakarta Barat.
“Karena setiap institusi memiliki per aturan
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014