C4z4lX

FOKUS
Akan ada tiga kementerian baru,
kementerian kependudukan,
kementerian agraria, dan
kementerian ekonomi kreatif.
Deputi Kepala Staf Kantor
Transisi, Andi Widjajanto
DOK. DETIKCOM
menterian Kedaulatan Pangan, yang merupakan
gabungan dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan dengan Kementerian Pertanian.
Kedua, penggabungan Kementerian Perindustrian
dan Kementerian Perdagangan,
yang dulu memang menjadi satu. Lalu ada
Kementerian Infrastruktur, yang menyatukan
Kementerian Perhubungan, Pekerjaan
Umum, dan Perumahan.
Ada juga kementerian yang diubah namanya
sehingga berganti pula fungsi kerjanya.
Setidaknya ada dua,
yakni Kementerian
Pembangunan Desa
dari Kementerian
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Kementerian
Maritim, yang berasal dari beberapa unit
di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, ada tiga kementerian yang benarbenar
baru. Yang pertama adalah Kementerian
Kependudukan, yang ditargetkan bisa menyiapkan
Indonesia akan bonus demografi alias
ledakan jumlah penduduk pada usia produktif
pada 2030.
Kementerian Kependudukan ini adalah keinginan
Jokowi untuk menguatkan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Target awal Kementerian Kependudukan
ini adalah merapikan data kependudukan dan
pemetaan kondisi masyarakat. Kementerian
inilah yang akan memberikan rujukan data
kependudukan untuk semua program di berbagai
instansi. “Sehingga, kita bergerak dengan
satu basis data yang sama,” kata Andi.
Pembenahan ini buat menghindari setiap
program punya data yang berbeda. Andi mencontohkan
tiga program kemiskinan bisa punya
tiga angka masyarakat tak mampu yang
berbeda.
Lalu Badan Pertanahan Nasional juga akan
dinaikkan statusnya jadi Kementerian Agraria.
Tim Transisi mencatat sekitar 60 persen dari
kasus hukum di Indonesia ternyata soal sengketa
tanah.
Naiknya status itu bagian dari one map policy,
yakni Kementerian Perta nahan menjadi satusatunya
instansi yang mengeluarkan peta tata
ruang. Setelah naik jadi kementerian, otoritas
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014