C4z4lX

FOKUS
Jokowi dan Jusuf Kalla saat
mengumumkan komposisi
kabinet di Kantor Tim Transisi,
Jakarta, Senin (15/9).
DARREN WHITESIDE/REUTERS
“Kita jelaskan analisis kebutuhan, manajemen
SDM, menghitung apa yang lebih. Jadi, kita
tidak sewenang-wenang,” cerita Azwar kepada
majalah detik.
Azwar mengingatkan perombakan di zaman
Yudhoyono menimbulkan riak besar.
“Setidaknya butuh waktu satu tahun supaya
kementerian baru bisa normal,” cerita Eko.
Selama setahun itu, kementerian baru dilanda
masalah kepegawaian dan budaya kerja yang
berbeda. Seorang pegawai Kementerian Pariwisata,
Ika, 33 tahun, menceritakan ketika itu
bagian kebudayaan harus mengangkut berkas
dan barang-barang karena mesti pindah dari
Jalan Medan Merdeka Barat ke Jalan Sudirman.
“Pindahan orangnya dua bulan selesai, tapi
yang ribet itu soal berkas dan barang milik negara,”
kata Ika. “Komputer, meja, semua mesti
diperiksa lagi punya bagian (Kementerian) Pariwisata
atau Budaya.”
Pergantian “isi perut” Kementerian Pariwisata
itu ternyata juga berdampak hingga ke daerah.
Pemerintah daerah mesti merombak dinasnya
karena ada yang formatnya Dinas Pariwisata
Pos dan Telekomunikasi dan di tempat lain ada
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Selain soal kerepotan administrasi itu, problem
lainnya adalah pada penyusunan anggaran.
Perampingan itu, yang salah satu tujuannya untuk
menghemat, ternyata juga butuh anggaran
yang tidak kecil. Anggaran merombak struktur
kementerian ternyata malah menyedot biaya
antara Rp 80 miliar hingga Rp 120 miliar.
Penyusunan anggaran itu harus melalui
proses politik berhadapan dengan DPR. “DPR
belum tentu support. Kalian tahu sendiri kan
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014