C4z4lX

FOKUS
Nah, apa gunanya kementerian baru
kalau enggak ada anggarannya
Deputi Kepala Staf Kantor
Transisi, Eko Putro Sandjojo
GRANDYOS ZAFNA/DETIKCOM
yang saya maksud” ujarnya. “Nah, apa gunanya
kementerian baru kalau enggak ada anggarannya
Akhirnya kami realistis tetap dengan
34 kementerian.”
Pemerintahan Jokowi memang dibangun dari
koalisi minoritas di DPR, kalah besar dibanding
Koalisi Merah Putih yang beroposisi. Jika komposisi
ini tidak berubah, program kementerian
baru bisa mandek di parlemen.
Kondisi itu tidak ideal buat Jokowi dan Kalla,
yang ingin langsung “gigi lima” begitu mengambil
alih pemerintahan.
Jokowi tak
mau menteri baru
nantinya malah
kelewat sibuk mengurusi masalah internal seperti
ini. “Kalau menterinya enggak kerja, cuma
mengurusi penggabungan saja, masyarakat
bisa marah,” ujarnya.
Kalaupun dipaksakan ada perombakan,
mustahil dijalankan langsung setelah Jokowi
dilantik pada 20 Oktober 2014. Pada Oktober-
Desember 2014, Jokowi harus bekerja dengan
APBN 2014 yang pos anggarannya masih dengan
bentuk kementerian lama.
APBN 2015 juga sudah disusun sebelum perubahan
struktur itu kelar. Maka, disimpulkan
perombakan harus dijalankan secara bertahap
dan baru bisa benar-benar berjalan setelah ada
APBN Perubahan 2015, yang baru mulai dibahas
dengan DPR pada Maret 2015.
●●●
Akhirnya pada Senin, 15 September 2014,
Jokowi mengumumkan jumlah kabinet tetap
34 kementerian. Jumlah yang sama dengan kementerian
pada era Yudhoyono.
Mentok dengan merampingkan kementerian,
Jokowi menyodorkan rencana alternatif.
Ia memangkas kursi wakil menteri, kecuali di
Kementerian Luar Negeri.
Ia juga merampingkan lembaga kepresidenan
dengan melebur Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4) ke dalam Kepala Staf Kantor
Presiden. “Di kantor Kepresidenan nanti hanya
ada Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan
nanti Kepala Staf Kantor Presiden,” kata Jokowi.
“Ya, perubahan memang harus dimulai dari kita
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014