C4z4lX

KOLOM
terbaik Fakultas
Syariah, 1987-1988
n Penghargaan Menteri
Agama, Dosen Terbaik
Bidang Pengembangan
Ilmu Keislaman, 2010
PEKERJAAN
n Ketua Komisi Hak
Asasi Manusia
Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI), Jeddah,
Arab Saudi, 2012-2014
n Komisioner Hak Asasi
Manusia OKI, 2014-
2018
n Staf pengajar Fakultas
Syariah dan Hukum
serta Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga,
1990 sampai sekarang
n Fakultas Hukum
Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta,
2010 sampai sekarang
tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan konsekuensi dianggap sebagai pasangan
kumpul kebo.
Namun kasus perkawinan artis Asmirandah dan Jonas Rivanno beberapa waktu
lalu telah memunculkan sentimen kolektif. Kembalinya Jonas ke agama aslinya dipandang
oleh Front Pembela Islam sebagai pelecehan dan menodai agama.
Sebenarnya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 memberi peluang
penafsiran berbeda karena hanya menyebutkan melakukan menurut hukum masing-masing
agama. Dapat pula diartikan bahwa pasangan beda agama dapat melakukan
dua prosesi perkawinan menurut agama yang mereka anut. Jadi masalahnya
ada pada interpretasi terhadap pasal tersebut, yang selama ini dipahami harus
satu agama bagi pasangan pengantin.
Pendapat mayoritas inilah yang menjadi dasar administratif pencatatan yang
tidak berakibat pada tak adanya ruang perkawinan beda agama. Namun memposisikan
(aparat) negara sebagai pencatat administrasi perkawinan seperti yang
dikehendaki para pemohon judicial review juga mengandung risiko dan kerentanan,
terutama dari kelompok muslim yang masih berdebat tentang keabsahan yang
kumulatif dan alternatif.
Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berpendapat keabsahan perkawinan
hanya diakui jika dilaksanakan dengan hukum agama dan dicatat secara bersamaan
sebagaimana praktek di Kantor Urusan Agama saat ini. Namun sebagian umat Islam
masih menganggap perkawinan yang dilaksanakan dengan hukum agama dan
tidak dicatatkan pada administrasi negara tetap sah. Pendekatan alternatif ini banyak
disalahgunakan untuk mengesahkan perkawinan usia dini dan poligami yang
tidak bertanggung jawab.
Masalah selanjutnya, adakah perbedaan pendapat tentang masalah ini dalam
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014