C4z4lX

KOLOM
SUAMI:
Aristo Priyantoro
ANAK:
n Yustia Rahma
Priyantari
n Nahlia Riska Priyantari
PENDIDIKAN
n SD Muhammadiyah
Blora, 1976
n Pondok Pesantren
Pabelan, Magelang,
Jawa Tengah, 1982
n UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 1987
n Master Sosiologi,
Monash University,
Australia, 1993
n Doktor Sosiologi,
Universitas Gadjah
Mada, 2011
n Short course and
fellowship
n Human Rights
Documentation,
Tidak demikian halnya di negara non-Eropa, seperti Indonesia, negara diharapkan
terlibat dalam urusan agama (termasuk perkawinan) sebagai cerminan masyarakat
agamis yang menolak sekularisasi (pemisahan negara dengan agama).
Perkawinan beda agama menjadi salah satu burning issues ketika dihadapkan
pada rumusan hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi Undang-Undang
Dasar 1945, bahkan sebelum diamendemen. Penambahan Pasal 28 tentang HAM
sebagai landasan tentang keyakinan dan agama sebagai non-derogative right dan
permissible limitation mengundang multitafsir. Sebagai hak non-derogatif, keyakinan
dan agama seseorang secara substantif adalah absolut dan tidak dapat diintervensi
oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 18
International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun negara sebagai duty
bearer diberi wewenang melakukan “pembatasan yang dibolehkan” guna menjaga
ketertiban dan moral umum.
Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, sekelompok mahasiswa Universitas
Indonesia yang mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi berpandangan, negara telah melampaui wewenangnya karena perkawinan
masih dipandang sebagai bagian dari non-derogative right, di mana negara
harus menghormati dengan tidak melakukan intervensi. Di samping itu, perkawinan
ini tidak masuk kategori perbuatan yang harus dibatasi (permissible limitation) karena
bukan perbuatan yang mengancam ketertiban dan moral umum. Sebaliknya,
kelompok yang mempertahankan aturan ini berpendapat perkawinan merupakan
manifestasi dari keyakinan yang mengandung tindakan sosial dan, karena itu, dapat
dikenai prinsip permissible limitation.
Perkawinan satu iman menjadi asas semua agama karena menyangkut keab-
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014