C4z4lX

FOKUS
Badan Pemeriksa Keuangan
mencatat korupsi
Hambalang merugikan
negara hingga Rp 463 miliar.
EVA Kusuma Sundari dan Ferry Mursyidan
Baldan mengaku sama-sama
tidak tahu bagaimana nama nya bisa
muncul dalam daftar calon menteri
dari partai politik dalam kabinet Joko Widodo-
Jusuf Kalla.
“NasDem tidak mengirim surat usulan nama
menteri. Makanya saya nanya, ‘Mengapa nama
saya muncul’” kata Ferry, Ketua Badan Pemenangan
Pemilu NasDem itu. Menurut dia,
kalaupun namanya muncul, itu bukan berasal
dari sumber resmi NasDem.
Eva menyatakan belum
pernah sekali pun diajak bicara
kalau namanya masuk
dalam list calon menteri PDIP
yang di sodorkan kepada
Jokowi. Ia juga belum mau
buka suara apakah bersedia
atau tidak. “Pokoknya, kalau sudah diputusin,
baru aku mau ngomong,” kata Eva.
Dalam jumpa pers, Senin, 15 September 2014,
Jokowi mengumumkan kabinetnya terdiri atas
34 kementerian: 18 menteri dari profesional
murni, sedangkan 16 menteri dari partai politik.
Jokowi menyebut menteri dari parpol itu dengan
istilah “profesional partai”.
Enam belas jatah menteri itu diberikan kepada
parpol pendukung, yaitu PDI Perjuangan,
Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, dan
NasDem, serta dua kursi untuk parpol peserta
Koalisi Merah Putih yang akan bergabung.
Keberadaan menteri dari parpol, yang perbandingannya
hampir separuh , ini menuai
kritik keras. Menteri parpol masih menjadi
momok bagi pemberantasan korupsi.
Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudho yono, tidak sedikit menteri dari
parpol yang terseret kasus korupsi.
Megaskandal kasus Hambalang, misalnya,
menyeret Menpora saat itu, Andi Mallarangeng.
Badan Pemeriksa Keuang an mencatat
korupsi Hambalang merugikan negara hingga
Rp 463 miliar.
Mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono itu divonis penjara 4 tahun pada
Juli 2014. Kasus ini banyak menye ret kader
Demokrat lainnya. Sebut saja mantan Bendahara
Umum Demokrat M. Na zaruddin, Angelina
Sondakh dan anggota Fraksi Demokrat
MAJALAH DETIK 22 - 28 SEPTEMBER 2014