Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

sebagai presiden untuk ketujuhkalinya secara aklamasi
pada bulan Maret 1998. Para wakil ini seakan tak mampu
mendengar dan melihat kenyataan, bahwa rakyat sudah
bosan dengan gaya kepemimpinan orba yang gagal
memberikan kemakmuran dan keamanan bagi rakyatnya.
Sidang yang sama juga mengangkat BJ Habibie sebagai
Wapres, satu posisi yang menjadi semakin strategis
seiring meningkatnya usia Soeharto. Rasanya janggal bila
MPR tak tahu bahwa rakyat secara umum tak menghendaki
Soeharto lagi, mengingat sejak pertengahan
dasawarsa '90-an tuntutan itu sudah sangat transparan.
Kriteria calon presiden yang dilontarkan Ketua Dewan
Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Dr.
Amien Rais secara gamblang menunjukkan penolakan itu.
Jauh sebelum itu Sri Bintang Pamungkas, politikus PPP,
terang- terangan menolak Soeharto.
Penolakan terhadap orba semakin kuat lagi setelah
pembentukan Kabinet Pembangunan VII bulan Maret
1998. Hanya sehari setelah Presiden dan Wapres disumpah,
lebih 10 ribu mahasiswa berkumpul di kampus UI
Depok. Di hadapan mereka Amien Rais, pakar sosiologi
UGM dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah,
menegaskan kembali ultimatumnya. Pemimpin
reformasi itu menyatakan akan mengerahkan people
power yang damai, jika dalam tempo 6 bulan kabinet yang
baru terbentuk tak mampu mengatasi krisis ekonomi dan
moneter. Sebelumnya pada ulang tahun Harian Republika
di Hotel Regent Jakarta, Amien juga telah menyampaikan
hal senada. Ketika itu antara lain Amien meminta MPR
segera mencari alternatif lain, jika dalam waktu 6 bulan
keadaan negara menjadi semakin parah.
Namun rakyat yang lapar dan putus asa tak punya
cukup kesabaran selama itu. Belum dua bulan Kabinet
Pembangunan VII berjalan, masyarakat sudah merasa
semakin tidak tahan. Titik terang dianggap belum terlihat,
meskipun para menteri telah bekerja keras siang-malam.
Sebagai bukti orang menunjuk keengganan IMF mencairkan
pinjamanannya. Dunia luar semakin tidak percaya
kepada pemerintah, dan negeri tercinta dianggap beresiko
tinggi sebagai tempat berinvestasi. Sementara (Letter of
Credit (LC) pengusaha Indonesia tidak diterima di mancanegara
. Tanpa jaminan negara lain ekspor-impor menjadi
sulit dilakukan. Sementara uss semakin liar saja dan
bertengger di atas Rp 10 ribu/US$. Nilai Rp terus
mengempis. Pada 22 Januari 1998 saja kurs sudah
melampaui Rp 13 ribu/USS.
2. Expatriat Memasuki Masa Suram
Keadaan yang menyesakkan dada itu tidak hanya
menimpa pengusaha, profesional dan rakyat Indonesia
secara keseluruhan, tapi juga menerpa para pekerja dan
profesional asing (ekspatriat). Selama puluhan tahun
mereka memang menikmati kemewahan di negeri ini
dengan gaji Uss puluhan ribu/bulan, berkali-kali lipat di
atas pribumi dengan kemampuan setara. Itu pun masih
ditambah berbagai fasilitas mewah, termasuk kendaraan
dan perumahan. Kini saat dunia usaha menggigil kesulitan
likuiditas, mereka harus rela menerima bayaran di bawah
standar. Banyak perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat,
menerapkan formula baru dalam sistem penggajian.
Alasannya sederhana saja: menekan biaya operasional
agar perusahaan tak bangkru t. Tenaga kerja asing yang
mahal itu tentu boleh memilih berhenti dari pekerjaannya
atau sekalian kembali ke negerinya bila tak setuju dengan