Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

kemampuan konsumen sebagai bahan pertimbangan.
Agaknya pemerintah Soeharto menggunakan pertimbangan
lain. Tidak enaknya lagi pertimbangan tersebut
cuma diketahui oleh pemerintah (dalam hal ini Mentamben),
PLN, dan pengusaha listrik swasta. Transparansi
yang dituntut masyarakat dan konsumen nampaknya
belum bisa diberikan PLN.
Banyak kalangan keberatan dengan cara jual-beli
listrik seperti itu, termasuk anggota DPR RI, terutama
Komisi VIII dan VI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) dan pengamat ekonomi UI Faisal H. Basri masuk
juga dalam daftar orang-orang yang keberatan tersebut.
Mereka semua senada menengarai adanya ke tidakberesan
dalam penunjukan investor dan tender PLN. Yang paling
vokal mengkritik Pemerintah adalah Iskandar Manji,
mantan anggota Komisi VI DPR RI. Menurutnya dalam
setiap proyek listrik swasta, selalu didapati surat dari
Pemerintah untuk menyetujui PPA, dan PLN tak bisa
menolaknya. Contohnya kasus PLTU Tanjung Jati C, yang
ditunda bersama beberapa proyek lain akibat krisis.
Penundaan ini tercantum terang- terangan dalam LoI IMF
yang ditandatangani Soeharto. Melihat harga listrik
swasta yang demikian tinggi itu dan bau kolusi yang
menyengat, sebenarnya lebih masuk akal bila semuanya
dibatalkan demi hukum. Namun entah dengan pertimbangan
apa IMF cuma menjegal Proyek listrik Tanjung Jati
C yang dimenangkan PT CEPA (Consolidate Electric Power
Asia) Indonesia.
CEPA Indonesia adalah konsorsium yang semula
memenangi tender Proyek Listrik Tanjung Jati B pada akhir
1995. Proyek Listrik Tanjung Jati C didapatnya kemudian
dengan cara agak akrobatik. Ceritanya begini: pada akhir
1995, CEPA Indonesia berhasil memenangi tender Proyek
Listrik Tanjung Jati B senilai USS 1J7 miliar. Pada saat
memenangi tender anggota konsorsiumnya adalah Cepa
Hongkong dan PT International Manufacturing Producer
Association (Impa) Energy, milik pelobi ulung Djan Faridz
yang dikenal dekat dengan mba Tutut. Pengusaha yang
amat tertutup itu kadang juga suka main sinterklassinterklasan.
Pada 17 April 1996 misalnya, dia menyumbangkan
100 unit sepeda motor kepada Pangdam Jaya
waktu itu Mayjen Sutiyoso, untuk pengamanan ibukota
menjelang pemilu. Nampaknya Impa Energy, milik Djan
Faridz, sebagai anggota konsorsium muncul belakangan,
sebab tahun 1994 konsorsium itu beranggotakan Cepa
Hongkong dan PT Gunung Sewu Mulia. Menurut Sammy
Supit, Direktur Impa, perusahaan yang dinakhodainya
bergerak dalam bidang opera ting/developer pembangkit
listrik dan merupakan pemasok hydro equipment terbesar
di Indonesia. Bahkan PT Ciwi Kimia, ka ta dial ketika
membangun pembangkit listriknya (1992), membeli
equipment, termasuk genera tornya dari Impa.
Terlepas dari prokontra penggantian anggota konsorsium
Cepa Indonesia, proyek listrik swasta pukul ra ta
memang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme. Inidika tornya
tak sulit didapat. Tinggal kita dere tkan saja proyek
dan angka-angka investasi proyek-proyek tersebut, maka
semuanya akan terpampang jelas di depan mata. Proyek
Tanjung Jati B yang katanya men elan investasi US$ 1J7
miliar atau Rp 4, 1 triliun dengan kurs waktu itu misalnya,
jelas tak masuk aka!. Angka itu kelewat besar untuk
pembangkit listrik berkapasitas 2 X 660 MW. Sebagai
bandingan bisa kita ambil Proyek Tanjung Jati A, tetangganya
yang ditangani Bakrie & Brothers (BB). Proyek yang