Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Bawazier, berlomba-Iomba menawarkan dan melemparkan
dananya ke Indonesia. Mereka memuji-muji Indonesia
sebagai negeri yang 'very good.' Fundamen tal ekonomi
Indonesia dinilai kuat. Pokoknya semua 'happy.' Seandainya
tidak ada masalah kurs, mungkin sekarang masih okeoke
aja. Orang masih mampu membayar utang dalam dan
luar negeri. Fu'ad menilai dalam urusan nilai tukar Rp,
pemerintah kurang teguh pendirian dan terlalu banyak
mendengar suara-suara luar.
Fu'ad mengakui masih banyak yang tidak benar dalam
ekonomi Indonesia. Ada sistem ekonomi liberal berdampingan
dengan monopoli, tata niaga, dan sistem
perbankan dengan bank sentralnya yang amburadul.
Perbankan sangat dimanjakan lewat program penjaminan,
sehingga pengelolaannya menjadi tidak 'prudent: Meski
demikian, dia yakin, semuanya masih bisa dibenahi, asal
tidak dalam keadaan panik. Namun kurs sebagai sumber
malapetaka mesti dikendalikan dulu. Kalau tidak, makin
sulit membenahi struktur ekonomi yang kacau, inefisien
dan distortif. Untuk mengatasi masalah kurs ini, Fu'ad
menyarankan agar pemerintah menerapkan currency bord
system (CBS), satu kubu dengan Peter F. Gontha yang
memboyong Steve Hanky.
Sebaliknya kubu IMF lebih senang membiarkan nilai
tukar Rp mengambang seperti itu. Mereka menganggap
nanti juga beres sendiri . Fu'ad sendiri berpendapat resep
IMF mungkin akan bermanfaat, tapi bukan pada saat
utang pemerintah dan swasta sedang jatuh tempo. Jika
masalah nilai tukar tidak diselesaikan segera, kata orang
Banyumas itu, program-program jangka panjang yang
dikemas IMF dalam satu bundel dengan pinjaman akan
sia-sia. Bahkan pak Harto sendiri, ka ta dia, akhirnya
menyadari bahayanya pelepasan band intervensi itu. Dari
situlah muncul ide CBS. Fu'ad sendiri mengaku tak
menolak resep generik IMF yang dikenal dengan Le tter of
Intent (LoI), asal masalah kurs diselesaikan dulu. Saat
masuk Kabinet Pembangunan VII, Fu'ad memang berupaya
menggiring USS ke tingkat yang wajar terhadap Rp. Dia
mematok Rp 6.000jUSS sebagai prasyarat perundingan
dengan IMF, tapi Soeharto keburu lengser diterjang
reformasi dan Fu'ad tak ikut 'berlari' pada estafet berikutnya
di bawah Habibie
Masalah kurs Rp ini sebenarnya memang tak bisa
dianggap enteng. Agar lebih mudah dipahami, marilah kita
ambil contoh PLN. Di samping karena berbagai salah urus,
kebocoran, in efisiensi dan proyek listrik swasta yang
mahal, perusahaan listrik negara ini sangat dirugikan oleh
kurs. Menurut Dirut PLN Eddie Widiono, dalam sebuah
wawancara dengan penulis untuk majalah SWA, pada
tahun 1996, PLN berhasil menuai laba Rp 1,2 triliun. Kurs
waktu itu cuma Rp 2.407jUS$ (kurs ini sebenarnya
ketinggian, tahun itu cuma sekitar Rp 2.100-2.300jUSS) .
Masih menurut Eddie pada 1997 ketika nilai rupiah melorot
menjadi rata-ra ta Rp 4.673jUSS, PLN membukukan rugi Rp
0,6 tiliun. Tahun 1998 kerugian PLN meningkat menjadi Rp
9,2 triliun, kurs Rp 8.065jUSS. Tahun 1999 kerugian membangkak
lagi menjadi Rp 11,4 triliun, kurs Rp 8 .136jUS$.
Tahun 2000 kerugian PLN meningkat drastis menjadi Rp
23,4 triliun, selnng mengemplsnya kurs menjadi Rp
9.643jUSS.
Melihat angka-angka kerugian di atas, tentu masuk
akal bila banyak pakar ingin menerapkan kurs tetap lewat
CBS atau kembali ke sistem 'managed floating ra te :
Dengan demikian rakyat tidak perlu ikut menanggung