Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Indonesia 'callaps' cuma dengan sekali terjangan nilai
tukar. Lalu dunia industri, yang mestinya bisa jadi tumpuan,
justru masuk barisan yang paling dulu tergulung.
Sebanyak 1.689 perusahaan besar dan menengah, yang
selama ini dianggap sebagai pemutar mesin industri,
terperangkap dalam jebakan utang.
Jebakan itu seperti tak pandang bulu, baik yang
terafiliasi dengan grup usaha besar maupun yang di luar
itu, dijeratnya sampai lunglai. Grup Mantrust yang sudah
menjalar kemana-mana sejak 1958, sekadar menyebut
sebagian saja, masuk bersama anak-anak perusahaannya.
Lalu perusahaan petrokimia milik konglomerat Prayogo
Pangestu Chandra Asri, Indofood Sukses Makmur milik
Grup Salim, Asia Pulp & Paper milik Eka Tjipta Widjaja
(Sinar Mas) dan Grup Gajah Tunggal milik Syamsul
Nursalim pun masuk jaring. Juga Grup Bimantara milik
Bambang Trihatmojo dan Timor Putra Nasional milik
Tommy Soeharto. Daftar ini masih bisa diperpanjang
dengan perusahaan tekstil law as semacam Apac Inti
Corpora, Kiani Kertas milik Bob Hasan (Grup Nusamba),
Grup Bakrie milik keluarga Bakrie, Grup Bukaka milik Jusuf
Kalla, dan berbagai perusahaan BUMN semacam Garuda,
Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), dan lain-lain.
Bahkan si perin tis industri otomotif Indonesia Grup Astra
International, yang sudah pindah tangan dari keluarga
William Suryadjaya, dan saingannya Suzuki Indomobil
International milik Grup Salim ikut terjerembab. Kedua
raksasa otomotif itu kini hanya menjalani fu ngsi marketing
dari principalnya di Jepang, tak ada pembicaraan soal alih
teknologi.
Kedua perusahaan perakitan otomotif itu, yang
memang tak pernah naik kelas menjadi perusahaan
manufaktur otomotif beneran, bersama ra tusan perusahaan
lain pindah tangan. Begitulah satu demi satu,
raja-raja utang itu harus menyerahkan perusahaan atau
anak-anak perusahaan yang telah dibangun puluhan
tahun kepada kreditor atau principalnya. Yang masih
prospektif dibiarkan hidup. Yang tak punya harapan dijual
laiknya investaris dengan harga murah untuk menutup
utang. Sementara IPTN, yang telah dibangun bertahuntahun
dan prospektif dari sisi industri dan bisnisnya,
terpaksa harus dibiarkan mangkrak karena urat dananya
dicabut paksa IMF lewat LoI. Demikianlah sebagian besar
jerih payah selama 3 dasawarsa cuma meninggalkan rasa
lelah dan sakit. Hasil panennya harus dipersembahkan
kepada sang kreditor yang selama ini dianggap dermawan.
Itu pun tidak membuat utang-utang tersebut lunas.
Malah sebaliknya makin membengkak, karena nilai mata
uang sendiri mengempis sampai 500%.
Akhir yang nista seperti itu tentu membuat orang
terpaksa menoleh ke belakang, memelototi kembali
strategi industrialisasi yang sudah berjalan tiga puluh
tahun lebih dan gagal. Padahal selama sepuluh tahun
terakhir sebelum krisis menerjang, ekspor non migas
Indonesia terus meningkat. Tak heran bila banyak
kalangan menilai strategi pengembangan industri broad
spectrum yang sudah berjalan cukup bagus. Salah
seorang pakar yang sangat percaya pada kebijakan broad
spectrum itu adalah Prof. M Sadli dari FE-UI. Dia bahkan
pernah menyarankan agar kebijakan broad spectrum itu
tidak diubah untuk memberi kepastian kepada para
investor. Menurutnya kebijakan tersebut telah terbukti
berhasil membangun industri manufaktur sebagai basis
ekspor.