Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

president. This gave me an opportunity to set things
right," tulis Tanri jujur dalam bukunya 'Indonesia, Inc,
Privatising State-Owned Enterprises (Singapore, 2001 p.
51).
Dalam masa jabatannya yang singkat, juga pada
masa Habibie yang cuma berlangsung 512 hari, Tanri
menata kembali manajemen BUMN yang selama 32 tahun
amat amburadul dan rawan penyelewengan. BUMN yang
biasa dijadikan sapi perahan rezim Soeharto itu ditata
ulang, sekaligus dibuatkan master plan pembinaan dan
privatisasinya. Di dalam kabinet transisi Habibie, Tanri
dinilai banyak kalangan menduduki posisi istimewa. 'Tanri
adalah wakil profesional yang paling membangkitkan
harapan," kata tokoh reformis dari UI Arbi Sanit, ketika
dimintai komentarnya beberapa saat setelah susunan
kabinet diumumkan. Penilaian senada juga dilontarkan
Pakar Ekonomi dari FE-UI Prof. Dr. Anwar Nasution. ''Top
reformer dalam kabinet Reformasi ini, di mata saya,
adalah saudara Tanri Abeng. Selama ini BUMN lebih
banyak dijadikan alat perpanjangan tangan birokrasi
pemerintah. Dalam masa jabatannya yang singkat, Tanri
mampu mengubah BUMN menjadi benar- benar badan
usaha. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
telah berhasil memisahkan BUMN dari birokrasi pemerintah,
memisahkan regulator dari opera tor, serta menghapus
KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dari BUMN," tutur
Ekonom, yang biasa mengeritik pemerintah, itu terus
terang.
Anwar memang tidak mengada-ada. Dalam soal
pemberantasan KKN, misalnya, Tanri tergolong cepat
mendeteksi dan cepat bertindak. Lewat kerjasama
dengan departemen teknis terkait dan dikoordinasikan
dengan Menko Wasbangpan, dalam waktu 6 bulan sejak
menjabat Menneg BUMN, Tanri telah menemukan 167
proyek dilingkungan BUMN yang berindikasi KKN (29
Desember 1998). Lalu pada 6 Juli 1999, dia menemukan 6
proyek lagi yang berindikasi serupa. Selanjutnya dari 173
kontrak berindikasi KKN itu (berasal dari 17 BUMN gemuk),
tanpa tedeng aling-aling 79 proyek dibatalkan Tanri.
Sisanya 25 proyek ditender ulang atau direnegosiasi, 59
proyek diproses dan diteruskan ke BPKP (Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan) untuk diteliti, dan 10
proyek dilanjutkan dengan kontrak kerjasama setelah
dievaluasi lebih lanjut. Hasilnya? Dari tindak lanjut temuan
tersebut, Menneg BUMN berhasil melakukan penghematan
biaya sebesar Rp 465,2 miliar, dan penghematan
anggaran investasi USS 991,3 juta atau Rp 9,913 triliun
jika dihitung dengan kurs Rp 10 ribu/USS.
Lebih jauh lagi, kata Guru Besar FE-UI itu, dalam era
Kabinet Reformasi Pembangunan kita bisa melihat transfaransi
pengelolaan BUMN yang cukup baik. Anwar tidak
berlebihan. Selama menjabat Tanri memang tidak bekerja
secara rahasia. Tak seperti birokrat pemerintah pada
umumnya, langkah-Iangkah Tanri sudah menjadi buku
terbuka, yang bisa diikuti khalayak lewat berbagai
publikasi. Bahkan pada akhir masa jabatannya Tanri masih
membuat laporan pertanggungjawaban yang rapih, satu
hal yang jarang dilakukan birokrat sebelumnya. Tanri,
dalam hal ini, boleh dianggap sebagai tokoh perin tis
penegakan good corporate governance (GCG) di lingkungan
BUMN.
Memang tidak semua yang dilakukannya berjalan
mulus, mengingat kompleksnya masalah yang melilit
BUMN. Namun dalam situasi yang penuh gejolak, restruk-