Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang
membatasi berlakunya ijazah. Di negara manapun di
dunia, ijazah SMA adalah sertifikat dasar untuk menempuh
jenjang yang lebih tinggi kapan pun dia mau. Si
pemilik, yang telah menempuh perjuangan begitu lama
dengan penuh kesabaran dan ke tekunan, boleh bangga
setelah meraihnya. Setelah itu dia boleh langsung ke
perguruan tinggi. Boleh juga bekerja dulu 1, 2 tahun
bahkan 10 atau 20 tahun, kemudian masuk ke perguruan
tinggi. Itu adalah hak dia sebagai warganegara dan
sepenuhnya dilindungi undang-undang. Dulu orang
Indonesia juga memiliki hak seperti itu, tapi kemudian
terus direduksi pemerintahnya sendiri sejak pertengahan
dasawarsa ·80-an.
Tak ada penjelasan rasional buat ketidakadilan itu
sampai orba jatuh. Namun karena tak ada juga yang
mempersoalkannya, maka dia bisa berlangsung terus dan
terus. Saya pernah menanyakan masalah ini kepada Prof.
Dr. Wardiman (Menteri PDK pada Kabinet Pembangunan
VI) dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa Indonesia
di Delft (1993). Dia menjawab bahwa penduduk
Indonesia sangat besar dan setiap tahun yang tamat dari
SMU juga sangat banyak. Kapasitas perguruan tinggi di
seluruh Indonesia tak bisa menampung mereka semua.
Jadi perlu ada pembatasan. Jawaban itu tentu saja tidak
menyelesaikan masalah. Padahal Cina yang penduduknya
5 kali lipat lebih besar daripada Indonesia, tak melakukan
pembatasan tak kreatif seperti itu.
Tugas pemerintah dan menteri-menterinya tentu
bukan mengumpulkan masalah, tapi mengatasi masalahmasalah
itu demi masa depan bangsa. Bila PDK (depdiknas)
dan perguruan tinggi negeri (PTN) sendiri tak bisa
menghargai output atau produk dari sistem pendidikannya,
bagaimana negeri lain akan menghargainya? Dalam
hal ini perguruan tinggi swasta dan dunia bisnis lebih bijak
daripada PDK dan PTN, yang cuma mengadministrasi
tahun ijazah. Kedua institusi itu lupa memperhatikan
bahwa yang lulus itu adalah manusia dewasa yang punya
otak dan cita-cita. Sebetul-nya terbatasnya ruangan
yang dapat menampung mahasiswa baru di perguruan
tinggi sudah dimaklumi semua orang. Itu sebabnya
diadakan tes penyaringan, agar yang benar- benar berminat
dan berotak encer yang masuk. Namun menghalangi
orang ikut berkompetisi merebut bangku terhormat di
PTN, cuma karena ijazahnya dianggap kedaluwarsa,
adalah bertentangan dengan hak azasi manusia. Itu
merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.
Masih dalam urusan dengan ijazah SMU, pemerintah
juga mewajibkan kepada anak-anak mud a harapan bangsa
itu untuk melegalisasi ijazah. Sertifikat penting itu, yang
baru saja mereka terima dari PDK lewat sekolah masingmasing,
itu mesti mereka dilegalisir di kantor PDK setempat.
Apa gunanya? Apakah pemerintah tidak percaya
pada keaslian ijazah yang dikeluarkannya sendiri? Kalau
itu alasannya, harus dibikin ijazah yang tak bisa dipalsu
dan tegakkan supremasi hukum. Artinya sindikat pemalsu
ijazah yang harus diperangi dan diberi hukuman berat.
Bukan malah menghukum anak-anak yang baru lulus untuk
melegalisasi ijazahnya yang sudah legal dan asli. Apalagi
yang dilegalisasi adalah potocopinya dan bisa dititipkan
kepada orang lain. Jadi tak ada pemeriksaan teliti soal
keaslian ijazah pada saat legalisasi. Yang penting bagi
petugas di sana adalah legalisasi ijazah itu dibayar per