Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Malaysia, Korea Selatan, Cina dan Thailand tidak memiliki
sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Di bawah
pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley I utang yang
besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak,
ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita
sekitar US$ 1.100. dan pemenuhan kebutuhan dasar
sangat minimum serta ke tergantungan mental maupun
finansial terhadap utang luar negeri .
Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal
membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan
besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun?
Karena stra tegi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang
dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan
Indonesia sebagai subordinasi (sekadar kepanjangan
tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada
negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya
dengan mengikuti model Washington Konsensus.
Kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin
(1970-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan
tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan
dari model Washington Konsensus seperti Jepang,
Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Cina, dan lain-lain.
berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar
kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil
tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang
memberikan peranan yang seimbang antara negara dan
swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. Dua
negara Asia, Indonesia dan Filipina yang patuh pada
Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi
terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen,
ke timpangan pendapatan sangat mencolok, dan menonjol
hanya sebagai eksportir Tenaga Kerja Wllnita (TKW).
Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada
kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki
kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, stra tegi
dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki
fleksibilitas untuk merumuskan stra tegi ekonomi karena
terpaku pada model generik Washington Konsensus.
Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan
kepentingan ekonomi global sehingga
negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil tipikal dari
model Washington Konsensus adalah siklus terus-menerus
dari "krisis ekonomi dan akumulasi utang", seperti yang
terjadi di banyak negara La tin Amerika, Afrika dan
Indonesia. Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya
dengan menambah beban utang yang kemudian akan
kembali menjadi sumber krisis baru. Namun, dari segi
kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan
peluang untuk memaksa negara yang bersangkutan
melakukan liberalisasi ekstrim dan privatisasi ugal-ugalan.
Liberalisasi ekstrim ala Washington Konsensus sangat
berbeda dengan keterbukaan bertahap dan penuh persiapan
untuk memperkuat kekuatan ekonomi domestik
seperti Malaysia, Cina, Jepang dan lain-lain. Ketergantungan
utang dan intelektual terhadap kreditor juga
memungkinkan kepentingan global ikut intervensi
merumuskan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
seperti Undang-undang tentang privatisasi air, BUMN,
migas dan sebagainya.
Jelas sekali dari uraian tersebut di atas, selama tidak
ada perubahan dalam arah dan kepemimpinan ekonomi,
Indonesia tidak akan pernah mampu mengangkat kesejahteraan
mayoritas rakyat dan menjadi salah satu negara