Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Dana, yang seyogyanya dipakai buat membayar cicilan
pokok utang dan bunga utang luar negeri itu, lalu
dipakainya untuk mengguyur sektor riil. IMF berang,
negara-negara kreditor marah besar. Para pakar ekonomi
neo liberal pendukung IMF di negeri itu meramalkan
Argentina akan makin terpuruk, akan dikucilkan dalam
pergaulan internasional, investasi luar tak akan masuk,
bahkan yang sudah ada bakal hengkang, dan sebagainya .
Namun kenyataan berbicara lain. Ekonomi Argentina yang
diguyur dana segar berlimpah itu tumbuh 7% tahun itu.
Tahun kedua lebih fantastis lagi. Ekonomi Argentina
tumbuh 8% tanpa utang baru. Tahun ke tiga pemerintah
Argentina sudah boleh berbangga, karena investor luar
sudah berduyun-duyun masuk setelah melihat pertumbuhan
ekonomi yang luar biasa. Para kreditor dan IMF
yang berang itu pun melunak terhadap pemerintah baru
Argentina.
Perkembangan positif di Argentina, Nigeria dan Pakis
tan ten tu juga diama ti oleh tim ekonomi SBY -JK yang
dikomandoi Boediono-Srimulyani. Daripada menghabiskan
segala daya untuk merayu investor asing dan mencari
utang baru untuk mengejar pertumbuhan 6%, mungkin
jauh lebih efektif dan efisien berjibaku mengurangi beban
negara dan rakyat Indonesia di forum-forum internasional.
Seiring dengan upaya-upaya tersebut, otot Rp terhadap
US$ atau valuta asing lain tentu harus diperkuat lewat
berbagai terobosan dan instrumen baru yang mestinya
dilakukan B1. Alasannya? Nilai Rp telah diserahkan pada
kehendak spekulan di pasar uang London. Lalu harga
minyak, yang sangat berpengaruh terhadap tarif dan
harga-harga produk di dalam negeri, digantungkan pada
harga internasional. Logikanya setiap nilai Rp menguat
terhadap USS, maka harga BBM, tarif listrik, tarif air
minum, ongkos transport dan harga-harga di dalam negeri
bisa turun. Jadi menguatnya otot Rp terhadap US$ bisa
meringankan beban rakyat.
Cuma dalam memperkuat otot Rp, presiden mesti
hati-hati. Sebab bukan tidak mungkin di dalam kabinet
pun ada orang-orang yang tidak senang. Apalagi sampai
kembali ke kurs sebelum krisis yang Rp 2.100-2. 300/USS.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Perjalanan sejarah
bangsa ini sejak krisis berkali-kali membuktikan banyak
orang penting negara, tidak menginginkan Rp kembali ke
nilai riilnya sebelum krisis. Bahkan mereka yang tidak
menginginkan Rp menguat dengan kecepatan bagus, juga
tak kurang.
Buktinya tak sulit dicari. Pada masa Kabinet Reformasi
Pembangunan Habibie, misalnya, nilai Rp pernah
mengua t luar biasa: dari Rp 15.000- 17. OOO/US$ menjadi
Rp 6.700 dengan kecendrungan terus menguat. Tiba- tiba
mantan Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, entah
mewakili siapa, berteriak lantang. Nilai yang ideal buat
rupiah, menurut dia, adalah Rp 7.000/USS. Penguatan Rp
pun terhenti. Setelah kabinet transisi Habibie diganti, otot
Rp memang mengempis lagi sampai di atas Rp
10. OOO/USS. Namun pada bulan Mei-Juni 2002, masa
Kabinet Persatuan Abdurrahman Wahid-Megawati, otot Rp
menguat lagi. Namun baru saja mencapai angka Rp
8,425/US$, Deputi Gubernur BI Miranda S. Gulthom, yang
mestinya gembira, malah berteriak cemas. Menurutnya
nilai yang bagus buat rupiah, agar perusahaan bisa
ekspor, adalah Rp 8.500-Rp 8.900/USS. Argumen itu jelas
tak masuk akal, karena ketika kurs masih di bawah Rp
2000/USS pun sudah banyak perusahaan nasional yang