Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

27,41 triliun menyerahkan 12 aset, termasuk Tambak
Udang Windu Dipasena. Aset- aset itu dikumpulkan dalam
PT Tunas Sepadan Investama. Lalu Bob Hasan (BUN)
yang menelan Rp 6, 159 triliun menyerahkan 30 aset dan
disatukan dalam PT Kiani Wirudha. Sementara Sud\r.,·ikatmono
(Bank Surya) yang memperoleh Rp 1,886 triliun BLBI
menyerahkan 5 asetnya.
Lantas apa sebenarnya yang salah dari penyerahan
aset-aset tersebut? Sampai di situ memang tidak ada
yang salah. Apalagi bila mereka dengan jujur dan niat baik
menilai aset sendiri (tidak ada mark up), seperti yang
diminta dalam perjanjian MSAA. Itu baru menjadi masalah
ke tika orang membaca salah satu klausul, yang membuat
Kwik uring-uringan. Klausul itu kasarnya berbunyi: apabila
nilai aset-aset yang diberikan itu melebihi nilai yang
dijaminkan, maka pemerintah harus mengembalikan kelebihan
itu kepada pemilik aset semula. Namun bila ternyata
nilainya kurang dari itu, maka dia menjadi tanggungan
pemerintah. "Perjanjian seperti itu kok bisa ditandatangani?"
kata Kwik berang beberapa waktu sebelum
mengundurkan diri dari Kabinet Persatuan Gus Dur.
Tentu saja Menko Ekuin (kini mantan) keberatan bila
MSAA diteruskan, sebab potensi kerugian yang harus
ditanggung negara amat besar. Penilaian ulang AMI di
atas adalah salah satu contohnya . Dipasena, pertambakan
udang windu raksasa milik Syamsul dinilai Swiss First
Boston, konsultan asing yang disewanya - USS 2 miliar.
Dengan kurs penilai saat itu Rp 10- 11 ribu/USS, nilainya
menjadi Rp 20 triliun lebih. Padahal nilai riilnya, kata Kwik
dan dibenarkan Ketua BPPN Cacuk Sudarijanto, paling
banter cuma Rp 2 triliun. Yang tinggal cuma kolam-kolam
raksasa dan air, serta beberapa genset, dan lain-lain. Di
tataran aplikasi potensi ruginya lebih hebat lagi. Lihat
saja Holdiko (yang menampung 109 aset Grup Salim) telah
ditawar perusahaan berbendera Malaysia dengan Rp 20
triliun. Padahal dia dijaminkan Salim kepada BPPI\I dengan
harga Rp 52 triliun lebih.
Entah karena memang ingin mengejar setoran atau
karena tingkat intelektualitasnya terlalu rendah, BPPN
sebagai penguasa aset hampir saja melepas Holdiko
dengan harga diskon seperti itu. Orang merasa lebih tidak
enak lagi setelah terungkap bahwa perusahaan yang mau
mengambil alih Holdiko itu juga milik Salim. "Mengapa tidak
bayar saja utangnya dengan cash, bila memang masih
banyak duit?" begitulah opini yang berkembang kemudian.
Salim sendiri menganggap harga itu wajar, karena
pemerintah Thailand juga cuma mendapatkan 30% dari
nilai aset yang dijaminkan konglomeratnya. Bila konglomerat
besar semacam Syamsul membebankan pemerintah
kerugian sekitar Rp 20 triliun dari sekitar Rp 28,41 triliun
BLBI yang ditenggaknya, lalu Liem Sioe Liong yang asetasetnya
dianggap bagus juga membebani pemerintah
dengan kerugian sekitar Rp 32 triliun, Bob Hasan,
Sudwiktmono berapa lagi? Haruskah semuanya dibebankan
kepada APBN, yang berarti 217 juta rakyat Indonesia
ikut memikulnya lewat pengurangan anggaran pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain?
Bagi Kwik adalah mustahil BPPN, yang notabene diisi
oleh orang-orang profesional mantan pengelola bank,
tidak mengerti soal ini. Banyak kalangan menilai kesepakatan
itu tak beda jauh dengan prostitusi intelektual.
Memang ada sebuah peredam kecil, klausul soal holdback
asset. Dengan ini jika utang lebih besar daripada aset
yang diserahkan, maka si penandatangan harus menye-