Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Bank Dunia dan pemerintah AS?
Jawaban atas pertanyaan itu masih terbuka . Sebagai
presiden yang peduli pada nasib bangsanya, SBY
tentu lebih punya peluang untuk memainkan truf itu.
Apalagi Boediono dan ibu Ani-begitu Menkeu kerap disapa,
telah menandatangani kontrak politik. Namun bungkamnya
pasangan Boediono-Srimulyani dalam urusan tambang
minyak Cepu seperti memberi isyara t bahwa SBY -JK belum
mampu memainkan truf itu untuk kepentingan bangsanya.
Apalagi setelah blok itu betul-betul diserahkan pemerintah
kepada Exxon Mobil Corporation (14 Maret 2006) dengan
memecat Dirut Pertamina Widya Purnama, satu hari
sebelum Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice tiba di
Jakarta. Untung saja Condy, begitu Menlu AS itu disapa,
tidak membawa pesan dari bosnya agar pemerintah
Indonesia memenjarakan Dirut Pertamina yang 'mbeling' itu.
Kalau saja pemerintah AS juga memintanya sebagai
prasyarat bagi kepercayaan internasional yang mahal itu,
bukan tidak mungkin akan ada tim yang bisa mencarikan
segudang kesalahan Widya untuk digiring ke balik trali
besi. Seiring pemecatan itu pembongkaran terhadap
borok-borok Pertamina yang marak selama setahun,
seperti penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri,
penyedotan minyak di tengah laut dan lain-lain yang
cukup merepotkan Widya dan jajarannya, hilang begitu
saja. Tak ada penyelidikan, apalagi penyidikan terhadap
kasus-kasus yang merugikan Negara puluhan triliun itu. Di
sisi lain ada masalah baru timbul yang nantinya akan
berakibat jangka panjang. Sebab dijegalnya Pertamina
untuk mengelola sendiri blok Cepu, telah menutup peluang
BUMN minyak itu menjadi perusahaan pertambangan
minhyak dan gas kelas dunia. Rupanya meski telah
mendapat kepercayaan penuh dari rakyat, pemerintah tak
cukup punya kepercayaan diri un tuk menangkal tekanan
sang juragan AS . Tekanan itu sudah berlagsung sejak
masa pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno
Putri dan berlangsung terus sampai ke zaman
Mega-Hamzah, tapi tak berhasil melunakkan hati pemerintah,
meski Duta Besar AS Ralph L Boice ikut campur.
Amien Rais, Ketua MPR waktu itu sampai berteriak agar
pemerintah AS menghormati kedaulatan RI untuk mengambil
keputusan sendiri soal blok Cepu.
Exxon baru berhasil mendapatkan keinginannya justru
ketika Indonesia berada di tangan presiden dan
wapres yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Wakil rakyat
di DPR/MPR nampaknya tak terlampau peduli lagi atau
sibuk memikirkan berbagai tunjangan yang mungkin bisa
didapat dengan cara diam.
Padahal sebelum itu pemerintah dan wakil rakyat
sedikit banyak lebih bisa menjadikan kepentingan bangsa
sebagai pijakan. Tak heran bila dua kabinet sebelumnya
cenderung memberi kesempatan kepada Pertamina untuk
membuktikan kemampuannya. Gesekan dengan para
pendukung ekonomi neo liberal di dalam pemerintahan
memang terjadi, tapi masih dapat diatasi. Waktu itu
Baihaki Hakim misalnya, dan Dirut-dirut Pertamina
selanjutnya sampai Widya Purnama, berhasil meyakinkan
pemerintah bahwa dengan pengalamannya yang panjang
dan perhitungan deposit minyak berlimpah (sekitar 1,4
miliar barel) dan gas sekitar 8,772 triliun kaki kubik, bila
diberi kesempatan mengelola sendiri, maka keuntungannya
akan jauh lebih besar bagi negara . Argumentasi itu
kandas di masa SBY-JK. Kontrak yang mestinya berakhir
2010 itu diperpanjang 20 tahun terhitung mulai