Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

PT Marannu Anggareja, PT Metropos, CV Indonesia
Printer, PT Pentas Cakra Bakti, PT Golden Web,
CV.Yudhistira, dan PT Paser Media Indonesia.
Kemudian untuk memantau pengumpulan suara di
daerah-daerah KPU butuh lS0 perangkat radio SBB
seharga Rp 20 jutajunit ditambah sejumlah itu untuk
sarana pendukungnya. Panitia daerah kecipratan bikin 270
ribu set kotak suara . Konon harga termurah per set Rp 80
ribu. Jadi total dibutuhkan dana 21,6 miliar. Masih buat
mereka yang di daerah adalah pembuatan tempat pemungutan
suara (TPS) sebanyak 270 ribu juga. Bila satu TPS
komplit berharga Rp 2S ribu saja, maka dana yang mesti
dikeluarkan adalah Rp 6,7S miliar. Biaya keamanan pemilu
belum lagi dihitung, tapi jangan khawatir preman tidak
bakal dapat proyek ini. Itu lahan aparat negara yang
paling tahu soal keamanan.
Lahan bisnis lain yang tersedia adalah pengumpulan
dan distribusi data. Yang satu ini jelas butuh teknologi
canggih. Proyeknya cuma bagi mereka yang bergerak
dalam bidang itu. Telkom berada di urutan pertama. BUMN
ini diminta menyedia-kan sarana saluran komunikasi data.
Sebagai penyedia prasarana dan jasa distribusi informasi
ditunjuk PT Asiatel. Perusahaan telekomunikasi yang
berpusat di Hongkong ini mengoperasikan dua jaringan
independen: jasa faksimili, dan voice service network.
Lalu PT Mitra Integrasi Informatika menyediakan program
pengolahan data internal KPU buat keperluan analisis dan
administrasi pemilu. Konsorsium perbankan kebagian
menyediakan perangkat dan jaringan di setiap kabupaten.
Masih dalam soal teknologi informasi pemilu, PT . Praweda
Ciptakarsa Informatika, jagoan teknologi informasi di
Indonesia, ditunjuk sebagai konsultan pengintegrasian
Janngan dan sistem penghitungan suara secara on line
dan real time.
Yang menjadi pertanyaan bagaimana mereka yang
terlibat dalam proyek besar pemilu memperoleh order
bisnis? "KPU cuma membuat rancangan. Kalau soal
pengadaan, itu soal pemerintah," jawab Ketua KPU Rudini
tegas. "Cara pelelangannya kan macam-macam. Kebetulan
yang dipilih cara penunjukan langsung, karena
keterbatasan waktu . Tapi semua dilakukan secara fair.
Bila tidak memenuhi syarat, ya dicoret," tambah wakil
Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) itu meyakinkan.
Meskipun sudah cukup fair menurut versi Rudini, dalam
praktiknya sistem penunjukan langsung itu menimbulkan
konflik kepentingan banyak pihak. Yang paling jelas
adalah saat mau mencetak surat suara . Berbagai kepentingan
ikut bermain di sana, termasuk oknum anggota
KPU. Hal itu diakui Adnan Buyung Nasution, pengacara
kondang yang jadi wakil pemerintah di KPU. "Keputusan
untuk mencetak kertas suara, misalnya berapa banyak
yang mesti dicetak, dan berapa percetakan mesti dilibatkan,
memang berubah-ubah. Itu bikin bingung perusahaan
percetakan," tu tur Buyung terus terang. "Ada perusahaan
percetakan yang order cetaknya diubah-ubah karena ada
titipan dari sejumlah anggota KPU. Mereka diduga jadi
beking beberapa perce takan. Ini yang bikin bingung,"
sambung pengacara senior itu cepat.
Soal order cetak-mencetak surat suara ini memang
proyek besar. Betapa tidak! Barang yang mau dicetak itu
413 juta lembar kartu suara . Mulanya akan dicetak di
atas kertas securi ty printing, sehingga tidak mudah
dipalsukan seperti laiknya buku cek, surat saham, uang,
dan sebagainya . "Dengan teknik tertentu setiap upaya