Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

tekanan pihak luar ini bisa diperpanjang, tapi sekadar
bahan renungan cukuplah itu.
Cara menekan yang lebih halus dan aman juga tidak
kurang. Yang paling mudah tentu dengan memasukkan
poin-poin di dalam perjanjian pinjaman. Tujuannya sederhana
saja: agar dana yang dipinjamakan segera balik
dengan membawa keuntungan berlipat, sekalian membuka
jalan kepada perusahaan-perusahaan mereka untuk ikut
berebut rezeki . Hadirnya peritel raksasa asal Prancis
(Continent dan Carrepour) di pusat ko ta Jakarta lewat
butir- butir LoI seperti pernah disinggung di bagian lain
buku ini adalah salah satu contohnya. Contoh lain akan
segera kita dapat bila mau memelototi poin-poin kesepaka
tan dengan lembaga pemberi kredit internanasional itu.
Penunjukan konsultan dengan alasan mencegah kebocoran,
misalnya, juga termasuk dalam cara menekan halus
ini. "Dari dulu kita sering mendapat pinjaman dari negaranegara
maju, seperti Jepang, AS, Belanda, Prancis,
Inggris, dan lain-lain. Lalu mereka mewajibkan kita mengambil
konsultan yang mereka tunjuk. Alasannya sih mulia,"
tutur Pengamat Ekonomi dari INDEF Didik J Rachbini sinis.
Bagi Didik itu sebenarnya merupakan korupsi yang
dilegalkan. "Uang pinjaman itu sebagian balik lagi kepada
mereka dalam bentuk fee buat technical assistance, yang
manfaatnya hampir tidak ada," jelasnya cepat. "Mestinya
kita hitung juga keuntungan dari technical assistance
yang mereka berikan. Bila tidak ada atau terlalu minim
dibanding fee yang amat mahal itu, sebaiknya pemerintah
menghentikannya. Sebab itu juga merupakan pemborosan
duit pinjaman yang nantinya harus kita bayar berikut
bunga," sambungnya serius. "Lihat saja konsultan BPPN
(Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Setelah kita
bayar mahal, apa sih hasilnya?" imbuh Didik retoris.
Sorotan kritis Didik memang tidak berlebihan. Sejak
dibentuknya lembaga itu sampai berakhirnya Kabinet
Reformasi Pembangunan Habibie dan naiknya Gus Dur,
kinerja BPPN tetap saja payah dan kedodoran. Padahal
dia telah membayar konsultan asing Lehman Brothers Inc
dan JP Morgan, dibantu konsultan lokal PT Danareksa dan
PT Bahana. Sampai bulan Juni 1999 saja biaya yang
dikeluarkan buat membayar konsultan Rp 650 miliar yang
diambil dari APBN, dan USS 10 juta diambilkan dari proyek
Bank Dunia buat keperluan manajemen, audit, hukum,
teknologi, pembukuan, dan akuntansi.
Glen terang- terangan mengakui ini di depan Komisi
VIII DPR- RI (28 Juni 1999) . Dari bagian APBN, ka ta dia,
sekitar Rp 400 miliar merupakan biaya untuk membayar
konsultan asing. Menurutnya seluruh biaya itu diperlukan
untuk melakukan kegiatan finansial, legal due diligence,
serta tindakan penyehatan lebih 50 bank, serta pengelolaan
seluruh aset di BPPN. Pertanyaannya kemudian:
sudah sebandingkah hasil yang diperoleh dengan biaya
yang dikeluarkan itu? Jawaban atas pertanyaan dasar itu
amat meragukan. Buktinya sampai saat ini belum terlihat
adanya bank yang menjadi sehat setelah dirawat.
Sementara aset-aset perusahaan yang diserahkan kepada
BPPN pun amat seret untuk diuangkan.
Meskipun demikian BPPN tak punya nyali untuk mengurangi
atau memulangkan para konsultan asingnya.
Bahkan sampai habis masa 'baktinya' lembaga super itu
tak pernah mengurangi konsultannya. "Kita masih memerlukan
keahlian mereka," ka ta Deputy Ketua BPPN Farid
Harijanto pendek ketika ditanyakan masalah tersebut
waktu itu. Dalam perjalanan waktu boleh dibilang telah