Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

pengembangan usaha kecil.
Tak berhenti sampai di situ. Dalam rangka memberdayakan
ekonomi rakyat dan koperasi, Adi maju lagi
dengan gagasan mengembalikan Bank Bukopin yang sudah
berbentuk PT ke bentuk koperasi. Tentu saja tidak semua
orang setuju. Bahkan Menperindag/Kabulog Rahardi Rame­
Ian dibuat berang karenanya. Rahardi merasa dilangkahi,
karena tidak diikutkan dalam musyawarah mengenai hal
tersebut. Padahal Yayasan Bulog adalah pemegang saham
mayoritas (33,77%) Bank Bukopin. Untungnya Rahardi
tidak lantas mutung. Setelah dijelaskan dia pun nampaknya
legowo. Apalagi para pemegang saham lain, Gerakan
Koperasi (32,69%), Pemerintah RI (20,61%), dan Asosiasi
Panel Kayu Indonesia/APKINDO (12,93%) - telah lebih dulu
menyatakan persetujuan mereka atas perubahan status
itu.
Meskipun para pemegang saham setuju, itu tidak
lantas berarti semua persoalan beres. Kecurigaan bahwa
perubahan status itu bermotivasi politik tetap bergulir.
Kecurigaan secara terang- terangan dan sembunyisembunyi
ditujukan kepada Menkop/PKM, yang dianggap
arsitek perubahan sekaligus deka t dengan Partai Daulat
Rakyat. Cara pandang seperti itu dikemukakan antara lain
oleh Pengamat Perbankan Elvyn G. Masassya. "Ada 2 hal
yang melatarbelakangi perubahan sta tus tersebut.
Pertama, kepentingan ekonomi yang dilatari kepentingan
politik. Kedua, kepentingan ekonomi murni," jelasnya
kepada penulis waktu itu yang datang menemuinya buat
majalah SWA. "Untuk yang pertama, saya pikir Anda tahu
sendirilah," tambahnya pendek.
Intinya, kata Elvyn, lembaga itu pada akhirnya bertujuan
atau akan diarahkan untuk membiayai kekuatan
atau kelompok ekonomi tertentu. Seandainya itu terjadi,
artinya bank yang sudah bersta tus hukum koperasi itu
membiayai atau memberikan kredit kepada satu koperasi
atau kelompok koperasi tertentu dalam jumlah besar.
Maka apa bedanya dengan bank yang memberikan pembiayaan
kepada korporasi/perusahaan? "Lagipula bank
yang melayani pembiayaan seperti itu juga sudah cukup
banyak, seperti BRI, Bank Perkreditan Rakyat, dan sejumlah
bank swasta yang memprioritaskan pada hal yang
sama" tegas Elvyn sungguh-sungguh.
Terlepas dari pro-kontra dan segala perdebatan yang
terus mengikuti langkah Menkop. Juga terlepas dari
kecurigaan bahwa Menkop/PKM amat berambisi memiliki
Bank Bukopin untuk mewujudkan Ekonomi Kerakyatannya,
setelah gagal mendapatkan dana kongkrit Rp 10 triliun
dari pemerintah. Adi sendiri mengang-gap sudah waktunya
Bank Bukopin kembali ke khitah, yaitu bank yang
spesial membiayai usaha perkoperasian. "Pengalihan dasar
hukum itu untuk mengembalikan basis usaha Bukopin,
yang semula membiayai usaha perkoperasian, lalu bergeser
menjadi seperti laiknya bank umum," jelas Menkop
mantap.
Senada dengan Menkop, Dirut Bank Bukopin Indra
Kesuma mengatakan motivasi awal perubahan sta tus
hukum Bank Bukopin, dari PT menjadi Koperasi, adalah
concern pemerintah untuk ber- pihak kepada pengusaha
kecil dan koperasi. Di mata Indra sampai sekarang tidak
ada Bank yang concern terhadap pengembangan usaha
kecil dan koperasi. "Kalaupun ada mungkin hanya basabasi
saja'" tegasnya. Indra mungkin tidak mengada-ada.
Kesulitan anggota ARDIN dan koperasi di berbagai daerah
memperoleh pinjaman dari BRI sudah sering terdengar.