Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

pengusaha hutan sebanyak Rp 700-900 miliar. Tahun
anggaran 1998/1999, ka ta sebuah sumber di Dephutbun,
bahkan meningkat sampai Rp 1,2 triliun. Menurut Dirjen
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL) waktu itu Harsono,
alokasi DR untuk rehabilitasi lahan hanya 10% dari dana
yang diterima setiap tahunnya. Bila dibiarkan nganggur
saja di deposito, tentu jumlahnya sudah bertambah
secara otomatis sesuai tingkat suku bunga. Cuma ini
mengandung resiko yang tidak kecil. Bila hutan-hutan itu
semakin gundul dan rehabilitasinya dibengkalaikan, pada
saatnya nanti rakyat sekitar hutan dan masyarakat umum
akan menuai bencana, mulai dari tanah longsor sampai
banjir bandeng. Bila itu terjadi, maka kerugiannya akan
jauh lebih besar daripada akumulasi dana yang terkumpul
di tambah bunganya sekaligus. Rakyat di desa-desa
sekitar hutan, yang tak ikut menikmati manisnya harga
kayu dan pulp, akan langsung jatuh miskin dan melarat
akibat kehilangan harta, benda, rumah dan anggota
keluarga.
Sebagian dana itu memang tetap nganggur dan
menghasilkan bunga. Sebagian lagi telah mengalir ke
berbagai bidang usaha seperti pabrik kertas dan Hutan
Tanaman Industri (HTI) . Dana reboisasi juga mengalir ke
megaproyek sejuta hektar lahan gambut, industri pesawat
terbang (IPTN) dan pupuk urea tablet. Bahkan dunia
olahraga juga kebagian aliran dana tersebut, misalnya
Panitia SEA Games, dan lain-lain.
Anda pasti membayangkan bahwa dana itu telah
mengalir ke berbagai bidang usaha melalui seleksi dan
perhitungan cermat seorang Fund Manager jempolan.
Atau setidak- tidaknya Dephutbun sebagai institusi
pemerintah memiliki tim khusus untuk mengelola dana
tersebut, sehingga turn over-nya bisa lebih tinggi lagi.
Namun kenyataan berbicara lain. Lembaga pemerintah
penguasa hutan tersebut cuma memiliki tim pemungut
dana. Bahkan guna memudahkan pengusaha menyetor
DR, seperti diakui Sekjen Dephutbun Oetomo S,
Dephutbun menyediakan 7 buah rekening atas nama
Menhutbun: dua rekening di Bank Indonesia, satu di Bank
Dagang Negara (BDN), satu lagi di Bank Bumi Daya (BBD),
dan tiga rekening di Bank Eksim. Soal penggunaannya
Dephutbun boleh jadi penonton. "Kita ini kan hanya
pengumpul saja. Soal penggunaan DR dan bunganya itu
bukan wewenang kita. Semuanya dikeluarkan berdasarkan
Keppres", tutur Oetomo S terus terang ketika ditemui
penulis untuk majalah SWA, 17 Pebruari 1999 (pk. 16.30)
di ruang kerjanya.
Pengakuan Oetomo membuktikan betapa tidak berdayanya
Dephutbun dihadapan Soeharto ketika masih
berkuasa. Sebagai bawahan, ka tanya, tidaklah mungkin
Departemennya menolak perintah presiden. Dengan sikap
inferior seperti itu memang dapat dimaklumi bila terjadi
penyimpangan penggunaan dana. Sejak dipungut 10
tahun silam, DR seolah menjadi sumber dana murah tak
bertuan bagi siapa saja yang memerlukannya. Pada saat
sama Soeharto menjadi satu-satunya manajer pengelola
dana (Fund Manager) yang bekerja tanpa tim. Tidak
heran bila untuk dapat memanfaatkan dana 'nganggur'
tersebut cuma diperlukan satu syarat, punya hubungan
dekat dengan sang raja.
Cara pengelolaan dana ala orba itu kemudian dihentikan
Dana Moneter Internasional (IMF) yang masuk lewat
pintu krisis. Dalam salah satu klausulnya IMF meminta
pemerintah agar DR dimasukkan ke kas negara, persis