Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

kerakyatan kemudian ditampilkan sebagai momok anti
pengusaha besar (konglomerat), anti pasar, dan sebagainya.
Bahkan pengamat dari mancanegara menggelari
Adi sebagai Robin Hood Indonesia. Yang ini hendaknya
dianggap sebagai pujian, sebab di negara-negara barat
tokoh Robin Hood tak pernah dinilai negatif.
Namun menurut Ani, pakar ekonomi dari FE-UI yang
paling Ian tang mengkritik ekonomi kerakyatanan, seharusnya
pemerintah membenahi usaha hulunya dulu yang
justru bersifat jangka panjang. Semua itu tidak hanya
bisa diselesaikan dengan pemberian kredit atau dengan
redistribusi aset. Semuanya harus dibenahi mulai dari
sektor hulu melalui program perbaikan manajemen, pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain yang bersifat peningkatan
kualitas sumberdaya. Ani sendiri nampaknya tidak konsekwen
dengan ucapannya sendiri. Ini terlihat terutama
ketika dia berada di birokrasi pemerintahan sebagai
menteri keuangan. Ekonom UI ini tak bersedia meningkatkan
anggaran pendidikan sesuai Ketetapan MPR, yaitu
20% dari total APBN. Seperti diketahui APBN 2006 cuma
mengalokasikan Rp 34 triliun (tak sampai 9%) buat
pendidikan. Ini jauh di bawah alokasi anggaran pembayaran
utang dalam dan luar negeri ditambah bunganya yang
mencapai Rp 140,22 triliun pada tahun sama.
Sebagai ekonom yang pernah berteriak lantang soal
peningkatan sumber daya manusia Indonesia, mestinya
Ani lebih berani menganggarkan setidaknya Rp 140,22
triliun untuk pendidikan dan mengupayakan pemotongan
utang sehingga cukup dianggarkan Rp 34 triliun saja. Ani
khawatir program ekonomi kerakyatan Menkop/PKM waktu
itu tidak berkesinam-bungan, karena yang dicari cuma
popularitas politik. Kini setelah dia menjadi menteri orang
menuduh bu menkeu cuma mencari muka pada IMF.
Menkop/PKM sendiri ketika diserang Ani seperti itu cuma
bilang: "Kalau membela rakyat itu mesti ada muatan
politis. Kalau kita memperbaiki arloji atau berobat ke luar
negeri, itu tidak politis. Jadi semua tindakan untuk
membantu rakyat mesti ada muatan politisnya?" ka ta Adi
retoris.
Berbeda dari para pengamat ekonomi neo liberal
yang terang- terangan menentang Adi, reaksi dunia usaha
terhadap sepak terjang dan tindakan Menkop/PKM
kelihatan hati-hati, bila tak mau dibilang bimbang.
"Selama ekonomi kerakyatan itu tidak memindahkan
konsesi dari suatu golongan ke golongan lain dengan
asumsi apa pun, maka itu harus diterima dengan lapang
dada," jawab Rizka Baily, Direktur Investment Management
PT Citicorp Securities Indonesia, diploma tis ketika
ditanya tentang ekonomi kerakyatannya Menkop/PKM.
"Masalahnya apakah ekonomi kerakyatan sekarang ini
akan dikembangkan ke arah sana? Bagi investor asing
yang masuk melalui capital marke t, yang paling baik
adalah sistem ekonomi pasar," tambahnya. "Kalau dengan
program itu ternyata perekonomian Indonesia menjadi
stabil, dan pertumbuhannya menjadi tinggi seperti sebelum
krisis, maka efeknya akan bagus. Para investor akan
lebih convertible menanam modal di Indonesia, khususnya
melalui Citicorp. Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka
mereka akan merasa terancam dan mung kin pergi dari
sini. Sikap kita sekarang cuma wait and see saja,"
sambungnya panjang.
Tanggapan senada juga disampaikan Franky yang
juga direktur Indofood Sukses Makmur (ISM) . "Saya
percaya bahwa program ekonomi kerakyatan itu intinya