Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

harga. Keadaan ini pada gilirannya membuat mereka lebih
suka membidik pasar luar negeri . Indika tornya tak sulit
dicari. Lihat saja misalnya beberapa produk tertentu
seperti Crude Palm Oil (CPO) yang termasuk kategori
sembako . CPO alias minyak mentah sawit, yang menjadi
bahan baku utama minyak goreng penduduk, ini kerap raib
dari pasar.
Harga CPO dunia memang lagi bagus-bagusnya, dan
Indonesia sudah pula surplus. Jadi kalau saja pengusaha
cuma mengekspor kelebihan produknya, tentu tak akan
terjadi masalah. Apalagi pemerintah memang membuka
peluang itu agar pengusaha bisa meniyedot US$ dari
mancanegara. Untuk itu pajak ekspor produk CPO, yang
telah berlaku sejak 1994, diturunkan Menteri Keuangan
(Menkeu) saat itu Mar'ie Muhammad pada 14 Juli 1997.
Cuma maksud baik itu kemudian berubah menjadi senjata
makan tuan.
Keputusan pemerintah menurunkan pajak ekspor
CPO tersebut dengan cepat menjadi bumerang, sesuatu
yang di atas kertas boleh dibilang mustahil. Betapa tidak!
Menurut Kabulog waktu itu Beddu Amang, produksi CPO
sampai akhir Desember 1997 sekitar 5,6 juta ton.
Kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 2,7 juta ton.
Artinya kebutuhan dalam negeri benar- benar aman. Sejak
1994 pemerintah memang mengenakan pajak ekspor
sebesar 10- 12% buat CPO untuk mengamankan kebutuhan
dalam negeri . Nah karena produksi sudah jauh
melampaui kebutuhan nasional, maka pada 14 Juli 1997
pemerintah memangkas pajak ekspor itu menjadi 5%
untuk CPO, Refined Bleached Palm Oil (RBPO) 4%, Crude
Olein (CRD Olein) 4%, dan RBD Olein 2%. Ini dimaksudkan
agar produsen CPO dapat menikmati bagusnya harga CPO
dunia, sekaligus menyedot devisa dari pasar internasional.
Di luar dugaan, yang terjadi kemudian para produsen
ramai-ramai mengekspor produknya, dan mengabaikan
pasar domestik. CPO yang biasanya berlimpah itu
tiba- tiba raib. Akiba tnya pabrik-pabrik minyak goreng
merintih kesulitan bahan baku. Kelangkaan bahan baku ini
menyebabkan produksi minyak goreng menurun drastis.
Sebagai efek dominonya minyak goreng menjadi sulit
didapat. Kalaupun bisa didapat harganya melambung
tinggi. Harga minyak goreng di dalam negeri yang dulu Rp
1.400jkg lang sung melompat menjadi Rp 2.200.
Kuat dugaan CPO berlari mengejar dolar di pasar
internasional. Maklum harga CPO, yang pada Juli 1997
cuma US$ 516jton, pada Desember 1997 naik menjadi
USS 540jton. Harga itu pun bukan harga mati, sebab
kecendrungannya harga CPO akan meningkat terus. Toh
banyak kalangan merasa sebal terhadap kelakuan para
produsen CPO. Apalagi diketahui mayoritas mereka
merupakan pengusaha besar, yang punya andil gede
menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Lihat saja
daftrar 1.689 perusahaan yang masuk bangsal BPPN
akibat overdosis utang. Menurut Dirut PDBI (Pusat Data
Bisnis Indonesia) waktu itu Christianto Wibisono dari
1.689 perusahaan pengutang itu, sebenarnya sekitar 300
bisa dinisbatkan kepada sekitar 30 kelompok usaha besar
alias konglomerat.
Pada saat krisis para pengusaha besar itu tanpa
malu-malu tampil dengan dua wajah. Di satu sisi tampak
memelas dan merengek meminta bantuan pemerintah
untuk menghadapi tuntutan kreditor asing. Di sisi lain
tampil sebagai pedagang besar yang tahu betul di mana
bisa menyedot untung dengan mengekspor CPO secara