Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

ahkan aset tambahan. Namun siapa lagi yang mau
berpikir soal holdback asset, bila ada klausul bagus yang
membebaskannya dari itu?
MSAA memang bukan satu-satunya kesepakatan
yang disodorkan BPPN kepada konglomerat kakap pemamah
BLBI. Paralel dengan MSAA telah ditandatangani pula
Master of Refinancing Agreement (MRA) . Empat konglomerat
papan atas menandatanganinya, dan telah pula
menyerahkan sejumlah aset. Usman Admadjaja (Bank
Danamon) yang menerima Rp 12,32 triliun BLBI, misalnya,
menyerahkan 26 aset yang digabung dalam PT Bantala
Kartika Abadi. Kaharuddin Ongko (BUN), yang melahap Rp
7,839 triliun, menyerahkan 20 aset dan disatukan dalam
PT Arya Mustika . Bank Umum Nasional (BUN) yang dimiliki
Bos Hasan dan Kaharuddin Ongko, ka ta sumber di BPPN
waktu itu memang telah dijadikan mesin uang kedua
konglomerat itu lewat orangnya masing-masing. Jadi
mereka berdua harus menanggulangi: Bob lewat MSAA,
dan Kaharuddin lewat MRA. Samadikun Hartono (Bank
Modern) yang memakan Rp 2,663 triliun BLBI menyerahkan
10 asetnya dan digabung dalam PT Cakrawala Gita
Pratama. Lalu Hokiarto, Hokianto (Bank Hokindo) yang
memakai Rp 339 miliar BLBI menyerahkan 12 aset.
Meskipun kedua kesepaka tan itu sama-sama merupakan
skema penyelesaian utang BLBI dengan jaminan
aset, asumsi yang mendasari keduanya amat berbeda.
Menurut sumber di BPPN (kini mantan) MSAA didasari
asumsi bahwa aset-aset yang diserahkan para bankir
tersebut bagus-bagus dan nilainya melebihi utang BLBI.
Sementara skema MRA didasari asumsi bahwa aset-aset
yang diserahkan tidaklah bagus, dan nilainya di bawah
utang BLBI. Akibatnya perlakuan terhadap mereka juga
berbeda. Skema MRA mewajibkan penenggak BLBI itu
untuk menyerahkan jaminan pribadi (personal guarantee),
jika utang BLBI mereka ternyata lebih besar daripada aset
yang diserahkan. Mereka ini berteriak merasa diperlakukan
tidak adil oleh BPPN. Mereka lebih suka bila diizinkan
menyelesaikan utang BLBI lewat skema MSAA.
Tidak kurang galaknya adalah 2S mantan pemegang
saham bank beku kegiatan usaha (BBKU), yang kini
diwajibkan mengikuti struktur penyelesaian kewajiban
pemegang saham (PKPS) . Skema itu memaksa mereka
untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang tunai.
"Seharusnya pemilik BBKU juga mendapat perlakukan yang
sama, yaitu menyelesaikan kewajibannya dengan skema
MSAA," kata pemilik Bank Mashill Philip Widjaja.
Dilihat dari semangatnya, menurut Kwik yang kemudian
kembali ke habitatnya di DPR, MSAA amat menguntungkan
konglomerat perampok uang negara . Meskipun
tak banyak yang mendukungnya di pemerintahan, banyak
orang secara diam-diam membenarkan pandangan kritis
politikus POI Perjuangan itu. Bahkan Presiden Abdurrahman
Wahid dan para wakil rakyat akhirnya setuju
meninjau kembali MSAA. Sebelumnya, masih pada tahun
1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan
adanya kejanggalan dalam MSAA tersebut, tetapi tidak
mendapat tanggapan berarti. Pandangan Kwik sendiri soal
MSAA pada dasarnya tidaklah berbeda jauh dari
pandangan Econit. Menurut Econit, yang dinakhodai Rizal
Ramli sebelum menjadi Menko Perekonomian itu, setidaknya
ada 6 kelemahan MSAA. Pertama, kesepaka tan
tersebut membebaskan debitur dari tindakan pidana yang
telah mereka lakukan (release & discharge), seperti
pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK).