Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

nya dengan perbaikan ekonomi. Sekadar tambahan bisa
kita sebut di sini poin 2 dari reformasi struktural: mulai 1
Februari 1998 semua batasan imp or kapal bekas maupun
baru dicabut. Apa perlunya? Bukankah semua negara
maju dan yang ingin maju mesti membatasi imp or segala
macam produk yang bisa dibuat di negerinya sendiri untuk
melindungi industri dalam negeri? Bukankah Indonesia
sudah punya PT PAL, Kojabahari, dan lain-lain yang
terbukti piawai membuat kapal, bahkan untuk keperluan
negara lain?
Pada saat yang sama pemerintah didesak untuk
menghapus semua pajak ekspor mulai 1 Februari 1998
(reformasi struktural poin 3). Mulai Maret tahun itu juga
pemerintah didesak untuk menurunkan pajak ekspor kayu
glondongan, kayu gergajian, rotan dan mineral menjadi
10% dari harga jual. Kebijakan ini telah membuat hutan
Indonesia makin rusak berat akibat ekspor kayu glondongan
marak lagi dalam jumlah besar- besaran. Pada saat
sama industri kayu dan furniture dalam negeri meranggas
kekurangan bahan baku. Juga batasan ekspor yang
berbentuk kuota mesti dihapus dalam 3 tahun, kecuali
ada alasan kesehatan, keamanan, atau pada saat terjadi
kekurangan di pasar domestik. Mengapa? AS sendiri
menerapkan kuota imp or untuk melindungi industri dalam
negerinya. Mengapa pemerintah Indonesia tak boleh
menerapkan sistem kuota ekspor buat produk tertentu
guna melindungi konsumen dalam negerinya? Larangan
ekspor minyak sawit cuma ditoteransi IMF hingga akhir
Maret 1998, setelah itu pengusaha bebas menjualnya ke
mana saja, juga kayu lapis, semen, kertas, dan lain-lain.
Tiba-tiba saja republik benar-benar ja tuh miskin, karena
tak ada minyak goreng, tak ada kayu, rotan, semen,
kertas, dan lain-lain. Semuanya lari ke luar negeri mengejar
dolar secara legal atas restu IMF.
Lebih jauh lagi alih-alih memberdayakan pedagang
eceran dalam negeri, di masa paceklik dan banjir
penganggur ini, IMF malah memaksa pemerintah Soeharto
untuk menghapus larangan investasi asing di bidang
eceran dan grosir sebelum Maret 1998 (reformasi struktural
poin 6). Sejak itu pula hipermarke t asing asal Francis
Carrefour dan Continent (kemudian merger menjadi
Carrefour), dan hipermarke t asing lainnya menyerbu kotakota
besar Indonesia. Pedagang eceran dan groslr
raksasa ini, tidak saja telah menggantikan fungsi pasar
karena banyaknya item produk yang diperdagangkannya,
tapi sekaligus telah merebut konsumen berduit yang
seharusnya berbelanja di pasar dan pusat belanja
domestik.
Lalu pOln 8: semua pemerintah daerah dilarang
memungut retribusi untuk barang ekspor, sebagai
gantinya diciptakan pajak BBM. Impor gula dibuka lebarlebar
(poin 13). Sebelum April 1998 pemerintah diminta
membuat kerangka swastanisasi BUMN untuk menentukan
perusahaan mana yang akan dijual, direstruk- turisasi dan
ditutup (poin 14). Poin 15-nya lebih hebat lagi pemerintah
mesti mempersiapkan 12 BUMI\! untuk go public sepanjang
1998 dan pemerintah mesti menjual seluruh sahamnya,
bukan lagi sebagian. Pemerintah juga diminta menjual
sahamnya di BUMN yang sudah go public lebih banyak lagi
sampai akhirnya BUMN-BUMN tersebut sepenuhnya menjadi
milik swasta.
Tak ada seorang pun yang berpikiran jernih dan jujur
yang tidak melihat ini sebagai jebakan atau penipuan, tapi
siapa berani melawan juragan IMF? Apalagi bila diingat