Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

adalah pemberdayaan pengusaha-pengusaha kecil. Nah,
titik tolak pemberdayaan itu hanya ada dua: pertama,
SDM yang menggerakkan bisnis itu. Kedua, menyangkut
darahnya atau aspek permodalan. Dalam hal ini bagaimana
perbankan menyalurkan dananya kepada pengusaha
kecil. Ekonomi kerakyatan bisa dilakukan dengan kemitraan.
Jadi saya kira tidak akan terjadi pemangkasan bisnis
pengusaha-pengusaha besar," ka ta Franky berteori saat
ditemui penulis di Unika Atma Jaya dalam acara Seminar
Kajian Kritis Atas Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Franky cuma menyayangkan bila program ekonomi
kerakyatan cuma bersifat charity (sumbangan). Sebab
dengan cara itu di samping akan menimbulkan ketergantungan
pengusaha kecil dan koperasi kepada pengusaha
besar, program itu pun akan bersifat never ending.
Akibatnya semua pengusaha tidak bakal ada yang
mampu, karena sifatnya charity. Jadi sama saja dengan
membuang air tawar di laut, air laut itu tidak akan tawar
juga. ISM sendiri, menurut pria berambut panjang itu,
sudah melaksanakan program ekonomi kerakyatan dengan
menggandeng pengusaha kecil sebagai mitra .
Franky tentu tidak mengada-ada. ISM dan banyak
perusahaan besar lain membuat program kemitraan
dengan pengusaha kecil menengah. Ada yang sukses dan
kemudian menjadi besar. Ada pula yang gagal ataumalah
akhirnya setelah sekian lama bermitra dicaplok sang mitra
besarnya. Contoh paling jelas tentu saja Kecap Cap Piring
Lombok. Brand kecap milik pengusaha kecil-menengah,
yang sudah dikenal masyarakat ini, telah masuk program
kemitraan dengan Indofood. Dalam perjalanan waktu sang
mitra besar terus mengajaknya berekspansi sampai kehabisan
nafas. Kini Kecap Cap Plnng Lombok masih eksis
dipasar. Cuma dalam iklan di televisi menjadi persembahan
Indofood.
Meski mendapat tantangan dari segala arah, termasuk
IMF, Menkop/PKM terus menggerakkan lokomo tif
ekonomi kerakyatannya. Dia bahkan melengkapi prasarananya
dengan memfasilitasi pembentukan Pos Ekonomi
Rakyat (PER) bekerjasama dengan Departemen Dalam
Negeri. PER akan didirikan secara mara ton di 4.721
Kecamatan di seluruh Indonesia. Tugasnya membantu
pengusaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan jaringan
informasi. PER, kata (mantan) Dirjen Bina Pengusaha
Kecil-Menengah Cacuk Sudarijanto, merupakan pengembangan
lebih lanjut dari klinik konsultasi bisnis (KKB) yang
dulunya dikembangkan Perguruan Tinggi. Organisasi ini
diarahkan menjadi jaringan informasi modern mulai dari
Kecamatan, Dati II, Propinsi, dan Pusat. Pemerintah,
menurut Cacuk, hanya membiayai PER tingkat Pusat,
Propinsi, dan Dati II. Sedang PER yang di tingkat kecamatan
merupakan swadaya masyarakat.
Kegiatan PER di tingkat Kecamatan meliputi pelayanan
informasi, pelayanan usaha, pendidikan, dan pelatihan.
Minat masyarakat untuk mendirikan PER, ka ta Cacuk,
cukup tinggi. Sampai bulan Juni 1998 diperkirakan akan
ada 1.590 PER, sampai Desember akan bertambah 1.050
unit lagi, dan sampai Maret 2000 akan bertambah seribu
unit lagi. PER Dati II akan menjadi pusat promosi untuk
mengundang investor. Sementara PER Propinsi berfungsi
sebagai trading house untuk perluasan produk-produk
unggulan daerah. Terakhir PER tingkat Pusat melakukan
advokasi, dan mengembangkan kerjasama dengan badanbadan
internasional yang memiliki komitmen dalam