Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku Fase kedua berlangsung dari tanggal 1 sampai 8 Juli. Selama fase ini dilakukan analisis data dan penyusunan rekomendasirekomendasi terarah. Selama fase ini para koordinator ISAI di ketiga provinsi, tim ISAI di Jakarta, tim IMS, dan koordinator kajian media UNDP bertemu untuk berkonsultasi dan menyusun laporan. 2. Lansekap Media di Indonesia – Perspektif Nasional Media nasional di Indonesia mengalami perubahan-perubahan besar sejak tahun 1999. Bagian dari laporan ini membahas sejumlah pertimbangan dan informasi yang berlaku untuk Indonesia di tingkat nasional dan yang memiliki dampak langgsung terhadap situasi di tingkat provinsi di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara. 2.1 Perundang-undangan Media Ada dua perundang-undangan penting yang berkaitan dengan media di Indonesia. Masing-masing adalah UU Pers No. 40 tahun 1999 dan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002. UU Pers - UU Pers ditetapkan untuk menjamin kebebasan dan independensi pers. UU ini adalah hasil revisi secara menyeluruh atas perundang-undangan pendahulunya (UU No. 11 tahun 1966 dan UU No. 21 tahun 1982) yang semangatnya adalah mengendalikan dan memanipulasi media. Dalam UU pers tahun 1966 dan 1982, pemerintah berwenang untuk menutup suatu media jika mereka melanggar ketentuan sensor. Sekurang-kurangnya 237 perusahaan pers menjadi korban kedua undang-undang tersebut. Salah satu hal terpenting dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 adalah pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selama rezim Orde Baru, SIUPP menjadi kendala utama bagi mereka yang ingin mendirikan usa pers. UU pers yang baru juga menjamin bahwa tidak ada penyensoran atau intervensi pemerintah yang dapat membredel media. UU ini juga menjamin hak wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi. UU Penyiaran - UU Penyiaran yang dikeluarkan pada bulan Desember 2002 itu adalah hasil proses konsultasi yang panjang dengan kalangan pemilik media penyiaran, akademia, pemerintah, dan sektor nonpemerintah. Bagian-bagian penting dari UU penyiaran adalah pembatasan-pembatasan terhadap lembaga penyiaran nasional, kepemilikan silang, dan sentralisasi kepemilikan media. UU ini mengatur media penyiaran di Indonesia berdasarkan pada prinsip kemajemukan kepemilikan dan isi siaran. UU ini membagi lembaga penyiaran ke dalam tiga kelompok, yaitu Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Publik. Aspek penting lain dari UU Penyiaran adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI, lihat bagian 2.2 di bawah ini) sebagai lembaga yang bersifat independen yang mengatur media penyiaran. Sebelumnya peran ini diemban oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan. 2.2 Lembaga-Lembaga Media Di Indonesia terdapat dua lembaga penting yang berkaitan dengan media yaitu Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dewan Pers - Eksistensi Dewan Pers diatur di dalam UU No. 40 tahun 1999. Fungsi Dewan Pers adalah menetapkan dan memantau pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, mengembangkan komunikasi antara pemerintah dan pers, dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Fungsi penting lainnya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan penyiaran atau pemberitaan pers. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi usaha pers, bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Pada zaman Orde Baru sudah ada sebuah Dewan Pers, tetapi sebuah dewan yang independen baru terbentuk pada bulan Februari 2000. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) - KPI dibentuk berdasarkan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002. KPI adalah salah satu lembaga yang bersifat independen yang mengatur soal penyiaran. Perannya mirip dengan Federal Communications Commission (FCC) di 12
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku Amerika Serikat atau Canada Broadcasting Authority (CBA). KPI berwenang menetapkan standar program siaran, menyusun pedoman dan menetapkan pelaksanaannya. KPI juga dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI dibentuk di pusat dan daerah tingkat satu. Anggota KPI Pusat berjumlah sembilan orang yang dipilih oleh DPR dan dikukuhkan oleh Presiden. 2.3 Organisasi dan Perkumpulan Pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) - PWI dibentuk pada bulan Februari 1946 dan merupakan perkumpulan wartawan tertua di Indonesia. Selama era Orde Baru (hingga tahun 1998), PWI adalah satu-satunya perkumpulan wartawan. Pada saat itu, semua wartawan diwajibkan menjadi anggota PWI. Jika tidak, maka wartawan dilarang bekerja. Selain itu, semua pemimpin redaksi di Indonesia diharuskan menjadi anggota PWI. Dulu PWI bekerjasama dengan pemerintah Orde Baru dalam mengidentifikasi wartawan-wartawan yang kritis. Hingga tahun 2002, jumlah anggota PWI mencapai 11.212 wartawan yang berasal dari berbagai media. Sekarang ini PWI memiliki 27 cabang di tingkat provinsi dan 69 perwakilan di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Meski memiliki banyak anggota, banyak diantaranya nonaktif. Citra PWI dilaporkan kurang begitu bagus, terutama di mata generasi wartawan muda. PWI mengadakan kegiatankegiatan seperti pelatihan bagi wartawan dan lomba menulis, serta acara-acara olah raga dan kesenian. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dibentuk sebagai tandingan PWI. AJI dibentuk pada bulan Desember 1994 menyusul dibredelnya tiga media (Editor, Tempo, dan Detik) di masa pemerintahan Soeharto. Pada bulan Oktober 1995, AJI secara resmi diterima sebagai anggota International Federation of Journalists (IFJ). Selama era Orde Baru, AJI bergerak di bawah tanah karena pemerintah tidak mengakuinya sebagai suatu lembaga. Wartawan yang diketahui berafiliasi dengan AJI dikeluarkan dari media. Departemen Penerangan kala itu mengeluarkan instruksi kepada para pemimpin redaksi untuk memberhentikan wartawan yang terlibat dengan AJI. Oleh karena itu, selama Orde Baru AJI lebih merupakan gerakan oposisi terhadap penguasa daripada sebuah organisasi profesi. AJI menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang perjuangan pers, pelatihan profesi kewartawanan, kegiatan mahasiswa dan prodemokrasi, dan mndukung dilakukannya penelitian tentang pers dan menerbitkan bukubuku mengenainya. Setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1999, AJI tampil sebagai organisasi yang murni bersifat profesi. Kegiatan AJI saat ini adalah pelatihan bagi wartawan dan advokasi melawan kekerasan dan tindak perlakuan salah terhadap media. Advokasi lainya adalah memberi bantuan dan perlindungan kepada wartawan yang berada di bawah ancaman. AJI juga mengkampanyekan anti suap di kalangan media dan pengembangan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan media. Jumlah anggotanya tidak sebesar PWI, tetapi mereka dikenal bersikap lebih proaktif. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) - PRSSNI merupakan perkumpulan radio-radio swasta (komersial) di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada masa Orde Baru pada tahun 1974, dan waktu itu merupakan satu-satunya wadah bagi radioradio swasta. Sekarang ini dilaporkan terdapat sekitar 1.200 radio siaran swasta di Indonesia dan hingga tahun 2003, 816 diantaranya menjadi anggota PRSSNI. Pengurus pusat adal di Jakarta dengan cabang-cabang di daerah. PRSSNI mengadakan pelatihan bagi anggota, menyelenggarakan database, dan berupaya meningkatkan sumber daya dan kemampuan radio swasta. Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia (ARSSI) - ARSSI berdiri pada tahun 1999 setelah masa Orde Baru berakhir dan ketika radio tidak lagi wajib menjadi anggota PRSSNI. Hanya saja informasi mengenai kegiatan dan jumlah anggotanya sangat sedikit. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) - SPS adalah serikat penerbit suratkabar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1946. SPS mewakili kepentingan suratkabar termasuk masalah yang berkaitan dengan harga, suplai kertas, dan perpajakan. SPS juga 13
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 11: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 41 and 42: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara
Page 63 and 64:
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
show all

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?