Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku terjadi di Poso tempat akses terhadap media massa cukup problematis sehingga membuat masyarakat umum kesulitan untuk memverifikasi informasi dan menafsirkan suatu peristiwa secara lebih terandalkan, objektif, dan berimbang. Dilaporkan bahwa kurangnya informasi yang objektif menimbulkan perasaan tidakaman dan keyakinan bahwa komunitas masyarakat tertentu sedang diserang dan bahwa mereka perlu membalasnya. Ibu Mbose, warga Poso yang aktif dalam kegiatan-kegiatan perempuan di lingkungannya, mengaku bahwa masyarakat tidak mudah lagi mempercayai gosip yang beredar dan selalu berusaha mengkonfirmasi kebenarannya: “Saat konflik banyak rumor yang beredar dan pada saat itu juga masyarakat masih mudah terprovokasi, tapi sekarang tidak lagi. Yang kita lakukan sekarang banyak-banyak berdiskusi dan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada perbaikan ekonomi keluarga yang habis ketika konflik” 50 3.5.3 Narasumber Utama Kalangan redaktur melaporkan bahwa ada empat kelompok narasumber utama, terutama untuk informasi yang berkaitan dengan konflik. Mereka adalah tokoh agama, militer, kepolisian, dan pemerintah. Anggota DPRD juga disebutkan namun pada umumnya pendapat mereka dianggap bias. Sekarang ini hubungan antara media dan narasumber utama cukup baik, meskipun banyak yang memilih amannya dan tidak memberi informasi pada saat standar profesi kewartawanan tidak terlalu menggembirakan. Seperti diutarakan oleh Amirullah Sia, Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten Poso: “Objektif saja, ada beberapa media lokal yang kurang menarik dan tujuan bisnisnya itu lebih besar daripada bagaimana sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat” 51 3.5.2 Media ke Konsumen Distribusi yang lemah dan terbaginya wilayah menjadi daerah Muslim dan Kristiani menyulitkan sirkulasi media cetak. Media terbitan kelompok masyarakat Muslim tidak dapat memasuki kelompok masyarakat Kristiani, begitu pula sebaliknya. Selain itu, daya beli yang lemah dan faktor geografis membatasi jangkauan media cetak ke daerahdaerah terpencil. Faktor geografis ini pula yang makin menyulitkan pemancar radio-radio siaran yang berkekuatan lemah untuk menjangkau penduduk di daerah-daerah terpencil. Meskipun akses media ke daerah-daerah yang rawan konflik telah membaik, akses terhadap media massa tetap lemah. Meskipun begitu, munculnya media alternatif, yang diprakarsai kemunculannya di tingkat lokal, telah sangat membantu dalam memperlancar arus informasi. 50 Wawancara dengan Ibu Mbose, ibu rumah tangga, warga Desa Tagolu, Kecamatan Lage Poso, 26 Mei 2004. 51 Wawancara dengan Amirudin Sia, Kepala Kesatuan Bangsa Kabupaten Poso, 28 Mei 2004. 28
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku 4 Media dan Konflik di Maluku Ambon, wilayah perkotaan utama Maluku dan tempat tindak kekerasan terkonsentrasi selama konflik, memiliki luas wilayah 377 km 2 dan jumlah penduduk 206.210 jiwa. Kota ini terbelah menurut garis agama, dengan kawasan-kawasan tertentu hanya berpenduduk orang Kristiani atau Muslim saja. Bab ini menyajikan tinjauan atas lima bidang kajian permasalahan untuk untuk Maluku, yaitu (i) media umum, (ii) media alternatif, (iii) media tradisional, (iv) teknologi informasi baru, dan (v) arus informasi. Tinjauan tentang situasi media ini belum memberikan gambaran holistik tentang semua lembaga dan bentuk media. Informasi lebih lanjut disajikan di Lampiran 10-14. 52 4.1 Latar Belakang Konflik 53 Kepulauan Maluku dulu pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya (Sumatera) sebelum masuknya agama Islam 52 Informasi yang disajikan di bab ini diambil dari data yang dikumpulkan oleh ISAI pada tanggal 23 dan 30 Juni 2004. Data tersebut adalah mengenai kinerja dan perkembangan media umum propinsi, alternatif, dan tradisional di Maluku, serta hasil kajian atas arus informasi yang mengalir dari media lokal dan nasional berikut pengaruh masing-masing atas masyarakat umum. Sampel yang terdiri dari sebelas responden yang mewakili pemangku kepentingan propinsi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memberikan masukan yang mendalam tentang peran media dalam kaitannya dengan konflik. Narasumber diwawancarai secara perorangan di lokasi-lokasi netral. Sejumlah kendala ditemui pada saat melakukan penelitian. Kendala tebesar adalah situasi keamanan di propinsi ini, apalagi karena kajian berlangsung tidak lama setelah ketegangan kembali terjadi di daerah itu. Sebagai contoh, seorang peneliti lokal, Mey Cresentya Rahail (Kristen), yang berteman dengan peneliti lokal Sahira Sangaji yang beragama Islam harus menjaga jarak setelah pihak luar mengancamnya jika mereka tetap bergaul. Situasi seperti ini sangat membatasi ruang gerak kelima peneliti lokal kajian ini dan sebagian besar kegiatan pengumpulan informasi berlangsung di Ambon. Ruang gerak di dalam kota Ambon sendiri pun terbatas, terutama dalam kaitannya dengan agama yang dianut masing-masing peneliti. 53 Pustaka: Encyclopaedia Britannica 1999, The Jakarta Post, OTI Field Report Indonesia (Juni 2000), Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (Harvard University, AS), Human Rights Watch, Inside Indonesia, International Crisis Group. pada abab ke-15. 54 Bangsa Portugis memasuki wilayah ini pada awal abad ke-16 dan pada tahun 1599 bangsa Belanda mulai membuka permukiman di kepulauan tersebut. Pada tahun 1667 Belanda berhasil menaklukkan Maluku. Selama abad ke-16 dan ke-17 Maluku menjadi sumber cengkeh, pala, dan fuli. Selama periode 1796-1802 dan 1810-1817 Maluku dikuasi oleh Inggris, dan selama Perang Dunia II giliran Jepang yang mendudukinya. Maluku menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT), sebuah negara otonom bentukan Belanda pada tahun 1945, dan tetap berada di bawah kedaulatan Belanda hingga tahun 1949. Dengan berdirinya republik kesatuan pada tahun 1950 sebagai pengganti negara serikat, Maluku Selatan berupaya untuk melepaskan diri. Pemberontakan dipimpin oleh penduduk Kristiani di Pulau Ambon dan mereka membentuk Republik Maluku Selatan, yang hanya bertahan sebentar, sebelum menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia yang baru merdeka. Semenjak itu tindak kekerasan etnis dan nasionalis sporadis meletup di pulau itu. Maluku merupakan satu propinsi tunggal dari tahun 1950 sampai 1999. Pada tahun 1999, Kabupaten Maluku Utara dimekarkan menjadi propinsi Maluku Utara. Konflik Terkini di Maluku Di Maluku, konflik kekerasan pertama meledak pada bulan Januari 1999 ketika di Kota Ambon sebuah perselisihan antara seorang penumpang beragama Kristen dan sopir angkot beragama Islam berkembang menjadi kerusuhan antara kelompok masyarakat Muslim dan Kristiani. Perkelahian dengan cepat menyebar ke pulau-pulau sekitar. Menurut berita-berita media nasional, gosip dan rumor yang tidak berdasar dan berlebihan memainkan peran yang sangat besar di sini. Pada masa-masal awal konflik, media lokal seringkali berhenti meliput untuk kurun-kurun 54 Dari bahasa Arab “Al-Muluk” yang berarti “rajaraja”. Daerah ini oleh para saudagar asing dikenal sebagai “Kepulauan Rempah-rempah”. Kepulauan ini terdiri dari sekitar 1.000 pulau dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa. Ibukota Maluku adalah Ambon di Pulau Ambon, sementara ibukota Maluku Utara adalah Ternate. 29
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 27: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 41 and 42: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?