Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku Meski tidak semua wartawan begitu, hal ini memperbesar perpecahan de facto antara kelompok masyarakat Kristiani dan Muslim. 5.2.8 Perkumpulan dan Jaringan Satu-satunya perkumpulan wartawan yang memiliki cabang daerah adalah PWI. Hanya saja, hanya sedikit anggotanya yang berasal dari generasi muda dan mayoritas berasal dari era pra-1998 atau bertugas sebagai koresponden Maluku Utara untuk media di Jakarta. Seperti yang dilaporkan, karena kendalakendala administratif dan teknis yang dihadapi dalam membentuk AJI Maluku Utara, sekelompok praktisi media setempat akhirnya menciptakan asosiasi mereka sendiri yang dinamakan ‘Asosiasi Jurnalis Maluku Utara’, yang masih berhubungan dengan AJI. Organisasi-organisasi lainnya, seperti YLKI dan SPP, tampaknya kurang aktif. 5.2.9 Kebijakan dan Perundang- Undangan Media Penerapan UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) di Ternate masih bermasalah. Menurut teori, undang-undang ini seharusnya menjadikan wartawan lebih bertanggung jawab dalam melakukan peliputan sekaligus menegakkan kode etik. Hanya saja, otoritas penegak hukum seringkali menerapkan KUHP dan bukan UU Pers dalam menangani perkara yang melibatkan media. KPID Maluku Utara belum dibentuk, sehingga badan tersebut, ataupun ombudsman independen (Dewan Pers), belum dapat melakukan monitoring di daerah ini. Karena lingkungan yang tanpa peraturan ini, radio penyiaran seringkali mengudarakan berita yang dikutip mentah-mentah dari media cetak setempat (tanpa melakukan check and recheck) dan melanggar ketentuan penggunaan gelombang frekuensi. 5.2.10 Kasus Hukum dan Tekanan Eksternal Tekanan eksternal yang dilancarkan terhadap media di Maluku Utara seringkali berasal dari (mantan) pihak kombatan, yang terkadang tidak segan-segan melakukan ancaman kekerasan fisik. Bahkan seandainya pihak yang dirugikan adalah anggota masyarakat yang terpandang sekalipun, lemahnya kesadaran tentang penyelesaian hukum alternative, selain dialog tatap muka, membuka peluang bagi penggunaan metodemetode alternatif yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, tim pengkaji tidak mendapat informasi mengenai kasus-kasus hukum, meskipun telah terjadi sejumlah kasus ancaman langsung maupun tidak langsung terhadap media. Media di Maluku Utara juga menghadapi tekanan eksternal dari pemerintah daerah. Abdul Muhyi Effendie, Gubernur Maluku Utara waktu itu, pada bulan Maret 2001 mengeluarkan maklumat berupa peringatan keras dan ancaman akan melarang peliputan pers terhadap lima lembaga media, yaitu dua stasiun televisi nasional (RCTI, TPI) dan tiga media cetak lokal (Ternate Pos, Mimbar Kieraha, Fokus) lantaran menyebarkan berita yang “provokatif” dan “merongrong wewenang Pemerintah”. Semua aparat hukum dan penerangan dihimbau untuk memonitor dan menindaki media yang melanggar maklumat ini. Kalangan pers kala itu menganggap maklumat tersebut sebagai suatu kontroversi, pada saat dunia pers Indonesia baru saja menikmati kebebasan pers. AJI dan SEAPA (South East Asia Press Alliance) kemudian menyerukan agar Abdul Muhyi Effendie “mencabut maklumat” tersebut. Wartawan di Ternate juga mengeluarkan deklarasi, yang ditandatangani 17 wartawan, yang meminta Gubernur menjelaskan tudingannya itu. Mereka juga mengancam akan “memboikot seluruh pemberitaan” mengenai Gubernur seandanya ia mangkir memberikan penjelasan. Dalam dialog dengan Dewan Pers di Jakarta, Gubernur membela tindakannya dengan menuding pemberitaan yang dilakukan pers di provisinya sebagai sektarian, tidak teliti, dan tidak berimbang. Ia menolak untuk mencabut maklumatnya, meski ia berjanji akan “berupaya” untuk tidak melarang peliputan pers. “Di provinsi tempat diberlakukannya darurat sipil, gubernur adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mengeluarkan peraturan yang dinilai perlu untuk menjaga ketertiban umum. Termasuk membatasi pemberitaan dan penerbitan”. Hingga akhir tahun, Gubernur Effendie menepati janjinya dengan tidak mengeluarkan petunjuk yang 46
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku secara langsung dapat menghambat tugas wartawan dan pers. 5.2.11 Pendapatan Semua suratkabar di Maluku Utara terbit dengan tiras yang tidak melebihi 2.000 eksemplar. 83 Bahkan suratkabar-suratkabar lokal terkemuka sekalipun, yang terbit secara teratur, hanya bertiras antara 500 sampai 1.000 eksemplar. Suratkabar terbesar (seperti Mimbar Kiereha dan Malut Pos) terbit 2.000 eksemplar sekali cetak dengan harga eceran Rp 2.000. 84 Oleh karena itu, suratkabar di Maluku Utara memiliki pemasukan maksimal Rp 4 juta dari penjualan eceran sehingga tidak dapat mengandalkan penjualan suratkabar sebagai satu-satunya sumber pemasukan. Angka penjualan tertinggi adalah di ibukota provinsi. Sebagai contoh, Mimbar Kieraha dengan tiras 2.000 eksemplar sehari memasarkan 70 persennya di Ternate dan 30 persen di luar kota. Media di Maluku Utara seringkali juga mengandalkan pendapatan dari iklan. Mayoritas pemasang iklan bukan kalangan sektor swasta, tetapi pihak pemerintah. Iklan yang dipasang oleh pemerintah adalah seremonial, ucapan selamat, dan iklan layanan publik. Dengan demikian, satu-satunya sumber pemasukan yang dapat diandalkan adalah iklan pemerintah, yang frekuensinya cukup rendah. Pemerintah daerah memasang iklan hanya pada saat peristiwa tertentu, seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau acara besar lainnya. Hanya saja, ada indikasi bahwa sejumlah media, yang sudah tidak terbit untuk waktu yang cukup lama, serta merta muncul kembali lengkap dengan iklan-iklan dari pemerintah. Rata-rata jumlah pendapatan media dari periklanan adalah Rp 3-5 juta. 85 Beberapa media mendapat bantuan secara ad hoc dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara berdasarkan usulan yang diajukan lembaga media untuk suatu kegiatan. Kegiatan ini misalnya berupa acara peringatan atau dana transportasi untuk menghadiri acara di luar Maluku Utara. Jumlah dana bantuan berkisar antara Rp 2-5 juta yang bersumber dari APBD. Hanya saja, tampaknya tidak semua media 83 Lihat Lampiran 17. 84 Lihat Lampiran 18. 85 Lihat Lampiran 18. memiliki akses yang sama terhadap dana bantuan ini. Sumber dana bantuan eksternal lainnya adalah lembaga-lembaga keagamaan. Di Tobelo, misalnya, dana untuk mengembangkan tabloid Bintang Laut dan Radio Suara Paksi Buana bersumber dari gereja setempat yang disalurkan lewat Yayasan Bintang Laut. 5.2.12 Pengeluaran dan Sumber Daya Kelembagaan Biaya operasional radio penyiaran di Maluku Utara relatif rendah, yaitu Rp 2,5-6 juta per bulan. Jumlah tersebut sudah cukup untuk menutupi biaya operasional dan gaji pegawai – dan jumlah pemasukan dari iklan besarnya kurang lebih sama. Pemasukan bersih radio penyiaran di Maluku Utara juga tidak terlalu besar. Oleh karena itu, radio-radio penyiaran tetap bermunculan dan banyak yang dibentuk semata-mata sebagai hobi. 86 Meskipun jumlah suratkabar cukup tinggi, kebanyakan tidak ditopang oleh modal yang kuat sehingga berada dalam kondisi yang lemah dengan prasarana seadanya. Media cetak biasanya memiliki sarana pas-pasan. Seringkali media bermarkas dalam kantor sewaan dan memiliki jumlah komputer yang terbatas. Setengah dari ke-13 suratkabar yang disurvei tidak memiliki bagian tata letak sehingga harus mengandalkan percetakan untuk urusan yang satu ini. Dari media cetak yang disurvei, hanya dua yang memiliki percetakan sendiri. Banyak kantor suratkabar lebih mirip “industri rumah tangga”. Sebagai contoh, Halut Pers di Tobelo hanya memiliki tiga komputer, satu printer, dan dua alat perekam. 87 Sebagian besar urusan tata letak dan percetakan untuk terbitan mingguan dan bulanan mereka berlangsung di Manado, Sulawesi Utara. 88 5.2.13 Kepemilikan, Kepegawaian dan ‘Wartawan Amplop’ Jumlah wartawan di masing-masing suratkabar di Maluku Utara bervariasi antara 15 sampai 30 orang. Status kepegawaian juga bervariasi. Ada suratkabar yang merekrut wartawan sebagai pegawai tetap, ada yang menggaji wartawan dengan sistem honorarium. 86 Lihat Lampiran 21. 87 Lihat Lampiran 17. 88 Lihat Lampiran 17. 47
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 41 and 42: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara
Page 45: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?