Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku memproduksi program-program radio yang disiarluaskan oleh sejumlah radio siaran di Palu. Internews mengirim secara teratur tiga program fitur ke radio-radio siaran di Palu, yaitu Sahabat Alam, program untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman terhadap lingkungan hidup; Suara Bangsaku, yang mengkaji peristiwa-peristiwa terkini di bidang ekonomi, sosial, dan politik; dan Sehat Indonesiaku, yang berfokus pada isu-isu kesehatan dan solusinya. Common Ground mengirim seri drama radio bertajuk Menteng Pangkalan ke sejumlah radio siaran di Palu lewat jaringan Radio 68H. Drama tersebut bertemakan keberagaman dan perdamaian, termasuk cara-cara untuk menyelesaikan konflik. 3.2.6 Pendidikan dan Ketrampilan Wartawan Palu dan Poso tampaknya cukup memperoleh perhatian dari lembaga atau institusi yang fokus pada jurnalisme damai. LSPP, yang didukung British Council, LP3ES, AJI, dan PWI, meski tidak secara rutin, cukup aktif dalam melatih wartawan lokal. Upaya peningkatan kapasitas internal lembaga penyiaran juga dilakukan oleh Internews Indonesia, KBR-68H, dan Common Ground Indonesia. 33 Meskipun demikian, sumber daya manusia masih menjadi kendala bagi media karena rendahnya akses ke pendidikan bagi kalangan praktisi media. Selain itu, kebanyakan lembaga media merekrut wartawan lulusan SMU atau program D3. Hanya suratkabar Radar Sulteng yang merekrut wartawan lulusan program S1. RRI Palu memiliki program pelatihan terpusat yang diadakan secara teratur. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa banyak media alternatif tampaknya memiliki kapasitas SDM yang lebih kuat daripada media umum. 3.2.7 Isu Keselamatan Selama konflik, wartawan bekerja dalam situasi dan kondisi yang pelik dan penuh bahaya. Pada saat konflik memuncak, kondisi lapangan menjadi berbahaya bagi wartawan. Menurut AJI Palu, setidaknya satu orang wartawan dari Poso Pos terbunuh setelah ia 33 Seperti terungkap dalam wawancara, semua media cetak dan elektronik telah menerima pelatihan dari lembaga-lembaga seperti LP3ES, LSPP, KBR-68H, AJI, PWI. kehilangan kontak dengan rekan-rekan kerjanya. 3.2.8 Perkumpulan dan Jaringan Perkumpulan media cetak dan elektronik yang ada di Sulawesi Tengah sekarang ini adalah AJI Kota Palu dan PWI Sulawesi Tengah. Kedua perkumpulan ini telah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu kewartawanan di Sulawesi Tengah. Wartawan generasi muda cenderung memilih AJI, sementara PWI lebih banyak memiliki anggota wartawan senior. Menurut laporan, AJI memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dibanding PWI. AJI juga memiliki jaringan yang luas, sehingga wartawan dapat berkumpul dan bekerja dengan sesama anggota yang berasal dari luar wilayah propinsi. Dalam beberapa kegiatan advokasinya, AJI mengambil sikap tegas dalam pembelaannya terhadap media. Selain forum pertemuan, komunitas AJI juga berkomunikasi lewat email. Hanya saja, layanan yang diberikan oleh perkumpulanperkumpulan tersebut cenderung terbatas, yang terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan mengenai peluangpeluang yang ada. Dan sebagaimana halnya dengan daerah lain di Indonesia, peran mereka sebagai serikat pekerja yang memfasilitasi pencapaian kesepakatan bersama belum terlihat. PWI Sulawesi Tengah dan AJI Palu telah aktif melakukan kampanye yang menentang tindak suap dan menyerukan pentingnya peran serikat pekerja. Serikat Pekerja Pers (SPP) juga aktif memperjuangkan hak-hak praktisi media. Hanya saja, tidak semua media propinsi mampu menyediakan gaji penuh dan kesejahteraan lainnya sebagaimana dituntut oleh SPP dan organisasi lainnya. Konsumen telah melayangkan pengaduan atas media lewat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga ini memiliki jaringan di daerah yang meliputi Sulawesi Tengah, walaupun kegiatan dan amanatnya belum tersosialisasi secara baik di sana. PRSSNI adalah asosiasi radio siaran swasta utama. Kegiatan PRSSNI Sulawesi Tengah berkaitan dengan koordinasi penggunaan frekuensi siaran dan distribusi iklan, serta akreditasi lembaga-lembaga. 22
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku 3.2.9 Kebijakan dan Perundang-Undangan Media Kebijakan nasional tentang media berdampak pada bentuk dan lingkungan media di propinsi. UU Pers (No. 40 tahun 1999) mengamanatkan persyaratan manajemen media yang lebih sederhana dan mendekriminalisasi-kan pers, sehingga pelanggaran pers tidak lagi disidik dengan pasal-pasal KUHP. Hanya saja, seperti terlihat pada kasus Nuansa Pos baru-baru ini, sistem hukum masih merujuk ke hukum pidana jurnalistik (pencemaran nama baik atau libel) dalam menangani kasus-kasus gugatan terhadap media. Selain itu, KUHP juga digunakan untuk menetapkan sanksi keuangan, yang, meskipun lebih kecil dibanding yang ditentukan oleh hukum perdata, dilandasi pada definisi-definisi yang lebih luas. Sebuah lembaga ombudsman telah didirikan dalam bentuk ‘Dewan Pers’. Dewan Pers berfungsi untuk memonitor kepatuhan terhadap standar dan kode etik wartawan, serta penyelesaian tindakan hukum atau pengaduan atas media. Dewan Pers tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi, karena hal ini tetap menjadi wewenang pengadilan, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditempuhnya jalur hukum seandai solusi Dewan Pers tidak memuaskan. 34 Masalahnya, Dewan Pers berpusat di Jakarta dan urusan-urusan daerah yang menyangkut media tidak selalu sampai ke telinganya. Kendala lain adalah bahwa seringkali pengaduan tidak dapat ditangani secara cepat. Menyusul dikeluarkannya UU Penyiaran (No. 32 tahun 2002), tanggung jawab media 34 Banyak pengaduan pers atau pengaduan konsumen atas pers tidak terselesaikan secara baik. penyiaran di daerah berada pada KPID. 35 Hanya saja, KIPD belum terbentuk di Sulawesi Tengah. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi media penyiaran bersumber dari kondisi ini, seperti ketidakjelasan dalam mengalokasikan dan mengelola frekuensi radio siaran. 3.2.10 Kasus Hukum dan Tekanan Eksternal Sejumlah media cetak di Sulawesi Tengah telah menghadapi tekanan dari pihak luar yang berkaitan dengan pemberitaan. Nuansa Pos dua kali didakwa melakukan pemberitaan yang tidak tepat dan mencemarkan nama baik. Gugatan pertama diajukan oleh keluarga Ruly Lamadjido, gubernur Sulawesi Tengah kala itu, yang menuding suratkabar itu telah mencemarkan nama baiknya lewat beritanya mengenai kasus pembunuhan seorang perempuan. Gugatan kedua berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, yang berlanjut hingga tingkat pengadilan tinggi. Bayu Alexander Montang, pemimpin umum Nuansa Pos, mengaku telah mematuhi asas-asas jurnalistik profesional, namun ia kalah dalam kasus yang dipidanakan dengan pasal-pasal hukum pidana jurnalistik itu. Kasus-kasus tekanan eksternal terhadap media, termasuk ancaman dan serangan terhadap praktisi dan lembaga media, juga dicatat oleh tim pengkaji. Dalam satu kasus, seorang warga setempat yang cukup terpandang merasa bahwa suratkabar tertentu telah melansir berita yang tidak benar mengenai dirinya, dan konon ia menyuruh 35 Wewenang KPI: menetapkan standar mutu, menyusun peraturan, dan pedoman perilaku tentang penyiaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran; melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban KPI: menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; melakukan pengaturan persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran; menjamin terpeliharanya tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran. 23
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 21: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 41 and 42: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?