Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku lebih baik dalam menyelesaikan dan mencegah konflik. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk ketiga daerah ini telah digabung ke dalam satu bagian. Meskipun begitu, ini bukan berarti bahwa ketiga daerah ini memiliki situasi dan kondisi yang serupa sehingga saran dan masukan yang diberikan di sini tidak patut untuk diterapkan dalam format yang sama di ketiga propinsi. Perbedaan-perbedaan yang mencolok antarpropinsi akan ditunjukkan di table di atas dan perumusan proyek berdasarkan kajian ini perlu menyesuaikan masing-masing usulan bidang pokok kegiatan dengan situasi dan kondisi masing-masing propinsi. Saran dan masukan yang sifatnya lebih spesifik yang diuraikan di bawah ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik untuk masa jangka panjang, berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing propinsi yang spesifik seperti yang telah dijabarkan di bagian-bagian sebelumnya. Yang disarankan di sini adalah kegiatan-kegiatan terarah yang spesifik yang selayaknya tidak dipandang sebagai suatu daftar kebutuhan media lokal yang komplit dalam kaitannya dengan konflik. Kegiatankegiatan yang diusulkan memiliki jangka waktu pelaksanaan yang berkisar antara tiga hingga lima tahun dan dapat dilangsungkan dengan anggaran yang tidak terlalu besar. Dalam kaitannya dengan poin yang disebut terakhir, perlu dicatat bahwa beberapa dari kegiatan yang diusulkan dapat dilangsungkan lewat intervensi-intervensi tunggal yang berlapis (multi-layered) sehingga tidak diperlukan intervensi-intervensi individual. Selanjutnya, saran dan masukan yang diberikan berupaya untuk memanfaatkan hasilhasil yang sudah dicapai aktor-aktor, baik nasional maupun internasional, yang bergerak di bidang pengembangan media dan hak menyatakan pendapat di ketiga provinsi, yaitu memanfaatkan sumber daya yang telah ada sembari memperkuat praktek-praktek terbaik (best practices). Yang juga disarankan di sini adalah bahwa sebelum menyusun program apapun berdasarkan laporan ini, ada baiknya ISAI melakukan proses konsultasi dengan masyarakat media nasional dan daerah yang lebih luas. 6.1 Menguatkan Lingkungan Media di Tingkat Propinsi Dasar Pemikiran Umum – Lingkungan media yang bergairah dan kuat seharusnya dapat memantapkan peran media sebagai kekuatan keempat negara (fourth estate) untuk jangka panjang dan secara berkesinambungan. Dlm hal ini, lingkungan yang kukuh dan berimbang bukan saja suatu kebutuhan untuk media yang fungsional dan kukuh, tetapi juga diperlukan untuk memastikan kemampuan media dalam hal mencegah dan menyelesaikan konflik sebagai fungsi bawaan yang berasal dari profesionalismenya, serta menjadi basis yang kuat untuk mencegah jenis-jenis tindak manipulasi dan perlakuan salah oleh media yang dapat menyulut ketegangan. 6.1.1 Kebijakan dan Perundangundangan Media Dasar Pemikiran Khusus – Perundangundangan yang berkaitan dengan media haruslah adil, efektif, dan dapat ditegakkan, yang sanggup mengendalikan ekses media (terutama dalam kaitannya dengan penyebaran fitnah dan pemberitaan antagonistik) sekaligus melindungi media dari pelecehan dan serangan. Selain itu, mekanisme dan prosedur perizinan media harus dilaksanakan secara transparan dan berimbang. Idealnya, mekanisme-mekanisme swa-atur yang efektif dan realistis perlu dipergunakan, sehingga, sebelum beralih ke pihak lain, masyarakat media berkesempatan untuk menangani permasalahan-permasalahannya sendiri. Ikhtisar Temuan – Meskipun UU Pers dan UU Penyiaran telah berlaku di Indonesia, lembaga penegak hukum dan peradilan di tingkat pusat dan daerah seringkali tidak mengindahkannya. Hukum pidana jurnalistik masih sering diterapkan dalam menangani kasus yang melibatkan media. Selanjutnya, meskipun hanya sedikit kasus hukum yang telah terjadi di Sulawesi Tengah dan Maluku, dan bahkan lebih sedikit lagi di Maluku Utara, preseden yang terjadi di tingkat pusat mengisyaratkan bahwa fenomena ini bukan tak mungkin akan meningkat dan bahwa kepentingan-kepentingan tertentu atau vested interest memanipulasi prosedur hukum guna mengintimidasi dan membisukan lembagalembaga media. Bukan tidak mungkin praktekpraktek seperti ini akan terjadi di daerah. 52
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku Seringkali perselisihan antara media dan pihak lain diselesaikan diluar mekanisme hukum atau mekanisme swa-atur. Walaupun cara ini memberi jalan keluar secara damai bagi pihak yang dirugikan maupun pihak media, seringkali dalam prosesnya digunakan metode-metode yang tidak dapat diterima yang berlandaskan intimidasi dan pelecehan. Dewan Pers menjadi wadah alternatif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menutup kemungkinan ditempuhnya jalur hukum seandai penyelesaian dianggap kurang memuaskan. Jika digunakan secara objektif, wadah ini dapat dimanfaatkan oleh media daerah, meskipun wadah ini tidak dapat mencegah penggunaan metode-metode yang tidak dapat diterima oleh mereka yang memang berniat untuk menempuh cara-cara manipulatif atau kekerasan. Selain itu media dapat merujuk ke berbagai perundangundangan, seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perseroan Terbatas, dan sebagainya. Ini menciptakan lingkungan yang kompleks bagi media dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga seringkali sulit untuk diikuti dan ditaati oleh perusahaan media individual. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk untuk mengatur dan memonitor media penyiaran. KPI juga perlu didirikan di tingkat daerah (KPID) untuk memberi saran dan masukan kepada KPI tentang perijinan media penyiaran serta memberi saran dan masukan kepada Departemen Perubungan (sekarang dengan diberlakuakannya UU Pers, kepada Kantor Meneg Kominfo) mengenai pemberian ijin frekuensi kepada media penyiaran lokal sekali setiap tiga tahun. Selain itu, KPID akan memonitor isi pemberitaan media dan mewajibkan semua lembaga untuk menyimpan salinan untuk semua siaran, mengkaji pengaduan, dan merekomendasikan hukuman. Hanya saja, karena penundaan yang terjadi dalam pembentukan KPID, sejumlah media penyiaran telah memulai dan/atau melanjutkan kegiatan mereka tanpa ijin. Oleh karena itu, pembentukan dantugas KPI dan KPID menjadipenting dalam menciptakan lansekap dan lingkungan media yang kukuh dan adil di tingkat daerah. Kemungkinan Pendekatan – Usulan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kebijakan dan perundang-undangan media adalah: 1. Memfasilitasi akses media daerah atas nasihat dan dukungan dalam hal persyaratan dan proses hukum, serta atas mekanisme bantuan hukum nasional dan internasional; 2. Menumbuhkan kesadaran media daerah mengenai mekanisme swa-atur yang tersedia; 3. Mendukung mekanisme swa-atur dalam mendirikan cabang di daerah; 4. Menumbuhkan kesadaran pemerintah dan masyarakat madani di daerah mengenai perundang-undangan media dan mekanismemekanisme swa-atur; 5. Melalui badan-badan nasional keprofesian media, mendukung media penyiaran lokal dalam kaitannya dengan pendirian dan tatalaku KPI; 6. Mendukung KPI dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam hal kebutuhan dan kondisi khusus yang terjadi di lingkungan rentan konflik. 6.1.2 Perkumpulan dan Jaringan Dasar Pemikiran Khusus – Jaringan dan perkumpulan wartawan, baik antarkalangan mereka sendiri, di tingkat regional, maupun di tingkat internasional, memungkinkan praktisi dan lembaga media lokal maupun nasional untuk membina relasi, dan memfasilitasi penukaran pengalaman, mempromosikan praktek terbaik, memudahkan pencapaian kesepakatan tentang kebutuhan dan sikap kolektif, dan ‘menggalang kekuatan dengan bersatu-padu’. Gunanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan praktisi media dalam menegakkan standar profesional dan membela hak-hak media. Ikhtisar Temuan – Jika di Sulawesi Tengah telah didirikan cabang-cabang dari sejumlah badan profesi kewartawanan, seperti AJI, PWI, PRSSNI dan lain sebagainya, maka tidak demikian halnya dengan di Maluku Utara dan Maluku. Hal ini dikarenakan berbagai kendala administratif, teknis, dan keuangan yang dihadapi dalam mendirikan cabang-cabang daerah. Untuk menyiasatinya, praktisi media di Maluku Utara lantas membentuk Asosiasi Jurnalis Maluku Utara, sementara di Maluku AJI mempunyai pengaruh kuat melalui Maluku Media Centre (MMC. YLKI dan SPP relatif tidak banyak berkegiatan di ketiga provinsi ini. Sebenarnya terdapat beberapa kelompok profesi lainnya, seperti kelompok forum 53
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 41 and 42: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara
Page 51: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?