Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Ringkasan Eksekutif
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
Media, baik umum, alternatif maupun
tradisional/nonkonvensional, yang andal,
akurat dan objektif, dapat membantu mencegah
dan menyelesaikan konflik lewat fungsi-fungsi
yang tertanam di dalamnya, yaitu menyebarkan
informasi secara bertanggung jawab,
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan,
memajukan tata pemerintahan yang partisipatif
dan transparan, dan mengungkapkan keluhankeluhan
masyarakat. Dalam hal ini, efek media
terhadap konflik dapat ditilik dari segi dampak
negatif yang ditimbulkan oleh media yang
cenderung berpropaganda dalam hal
meningkatkan ketegangan dan memprovokasi
konflik, serta dari segi dampak positif yang
dapat ditimbulkan oleh media jika dilandasi
pada standar profesional yang baku, yang
ditimpal dengan ketersediaan berbagai akses
terhadap informasi, sumber daya keuangan
yang memadai dan kepatuhan kepada kode
etik. Media seperti itu dapat memberikan
sumbangan positif terhadap rekonsiliasi
masyarakat, mengubah persepsi yang salah dan
memperluas saling pengertian mengenai
penyebab dan akibat konflik.
Provinsi Maluku, Maluku Utara dan
Sulawesi Tengah dilanda konflik tidak lama
setelah dimulainya era reformasi pada tahun
1998. Reformasi membawa kebebasan pers,
yang tertang dalam UU Pers (30 Agustus
1999), yang berarti bahwa konflik yang terjadi
di ketiga provinsi tersebut diliput oleh media
‘bebas’ untuk pertama kali dalam 30 tahun
lebih.
Media nasional melakukan liputan yang
cukup menyeluruh atas konflik yang terjadi di
ketiga provinsi itu. Meskipun begitu,
kontinuitas dan kedalaman peliputan sangat
bervariasi akibat timbulnya beberapa konflik di
Indonesia di awal era pasca-Orde Baru.
Peliputan nasional juga cenderung
menitikberatkan Ambon dan Maluku,
sementara perhatian untuk kedua provinsi
lainnya kurang konsisten.
Media di masing-masing provinsi (umum,
alternatif, tradisional, dan nonkonvensional)
mengangkat konflik dari berbagai sudut dan
dengan intensitas yang beragam. Banyak yang
tidak berhasil menyajikan liputan yang
konsisten, independen dan berimbang dan di
masa-masa awal media di ketiga provinsi
menjadi sasaran serangan fisik dan tindak
perlakuan salah (abuse) yang dilakukan
kelompok-kelompok kombatan. Prasarana dan
bangunan-bangunan media dirusak atau dijarah
sehingga kemudian banyak yang memutuskan
untuk tutup pada saat konflik mencapai suhu
tertinggi. Ini berarti bahwa ketiga-tiganya
pernah melewati masa tanpa atau hampir tanpa
peliputan oleh media masa lokal, sehingga
menjadikan rumor dan propaganda sebagai
sumber informasi lokal yang utama.
Media lokal di ketiga provinsi waktu itu,
dan sampai sekarang, dituding bias. Terkadang
tuduhan dilancarkan oleh pihak kombatan yang
beranggapan bahwa media seharusnya menjadi
corong mulut mereka, dan saat terjadi konflik
kadang media memang berpihak atau dipaksa
untuk memihak kelompok tertentu. Dalam
beberapa kasus, peliputan yang tidak
memenuhi kaidah independensi dan
keberimbangan disebabkan karena pemilikpemilik
media tidak cukup terisolasi dari
masyarakat dan pemberitaan mereka seringkali
bias karena opini publik. Selain itu, usahausaha
media itu merupakan bagian dari
lingkungan bisnis lokal dan oleh karena itu
keberlanjutannya tergantung kepada
pemasukan dari masyarakat setempat. Kendala
lain dalam peliputan yang berimbang sampai
sekarang adalah ‘jurnalisme amplop’, yakni
praktek jurnalisme yang memberikan imbalan
kepada wartawan yang meliput peristiwa
tertentu untuk menambah pemasukan pribadi.
Barangkali kendala terbesar dalam
peliputan profesional adalah rendahnya tingkat
pendidikan dan profesionalisme di kalangan
praktisi media. Pemahaman konseptual dan
ketrampilan profesi kewartawanan untuk
melakukan peliputan yang objektif dan
independen masih lemah, terutama karena
lebih dari 30 tahun media dikekang oleh
pemerintah. Tidak seperti kebebasan yang
sekarang terjadi di era pasca-Orde Baru, pada
jaman pemerintahan Soeharto berita
diturunkan secara terpusat dari media dan
kantor berita negara.
Banyak media dan tenaga profesional telah
menerima dukungan dan berpartisipasi dalam
lokakarya yang diselenggarakan LSM dan
5