Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku letusan gunung berapi di pulau mereka. Masyarakat Makian dan Kao lantas berkonflik karena transfer secara paksa tanah milik masyarakat Kao ke masyarakat Makian, perbedaan budaya dan agama, dan persaingan atas sumber daya yang langka. Konflik Terkini di Maluku Utara Konflik terkini di Maluku Utara terjadi hampir bersamaan dengan konflik di Maluku. Meskipun begitu, tidak seperti konflik di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, motif awal konflik di Maluku Utara tampaknya lebih berkaitan dengan isu kewilayahan dan persaingan antara kalangan elite politik lokal. 77 Konflik politik berawal mula pada bulan September 1999 pada saat President BJ Habibie memekarkan Provinsi Maluku menjadi Maluku Utara dan Maluku. Usulan untuk memasukkan pulau-pulau besar Halmahera, Ternate, Tidore, dan Bacan sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara menghidupkan kembali persaingan lama antara kesultanan Ternate dan Tidore. Lapis elite Ternate, di bawah kepemimpinan Sultan Ternate (Mudaffar Syah), menginginkan Ternate untuk dijadikan ibukota sementara provinsi sebelum Sidangoli, sebuah desa di Halmahera Utara, dijadikan ibukota permanen. Disisi lain, Kesultanan Tidore berserikeras bahwa Soasiu, ibukota Halmahera Tengah di Pulau Tidore, dijadikan ibukota sementara sebelum Sofifi, sebuah desa di Halmahera Tengah yang berlokasi lebih dekat dengan Soasiu, dijadikan ibukota permanen. Dari persaingan antara Ternate dan Tidore tersebut muncul undang-undang yang menetapkan Ternate sebagai ibukota sementara dan Sofifi sebagai ibukota permanen. Dilaporkan bahwa pihak Ternate menanggap pemindahan ibukota ke Sofifi akan merugikan kepetingan mereka untuk jangka panjang. Disisi lain, Tidore, yang hingga saat itu tertinggal dari Ternate di bidang pembangunan ekonomi, akan berubah menjadi daerah yang 77 Silakah merujuk ke keterangan dan kronologi kasus yang disusun oleh Yayasan Sagu, Laporan Maluku 30: Memahami Kompleksitas Konflik di Maluku Utara, Januari 2000; Smith Alhadar, “The Forgotten War in North Maluku,” Inside Indonesia, No. 63, Juli- September 2000, hlm. 15-16; Thamrin Amal Tamagola, “The Bleeding Halmahera of North Mollucas,” Jurnal Studi Indonesia, Vol 10, No. 2, 2000. lebih strategis. Meskipun demikian, kalangan elit Tidore khawatir bahwa Sultan Ternate akan mempertahankan Ternate sebagai ibu kota permanen seandai terpilih sebagai gubernur dalam pemilihan gubernur pada bulan Juni 2000. Oleh karena itu, bersama dengan kalangan elit Makian, elit Tidore menjadi kekuatan oposisi Sultan Ternate. Konflik makin memanas dengan dikeluarkannya PP No. 42 tahun 1999 yang memekarkan Kecamatan Kao menjadi Kao dan Makian-Malifut (yang berpenduduk mantan masyarakat Pulau Makian). Dengan demikian , lima desa yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Kao dimasukkan ke wilayah Kecamatan Makian-Malifut untuk bergabung dengan mayoritas mantan masyarakat Pulau Makian. Kelima desa tersebut menolak untuk bergabung bukan saja karena mereka ‘telah terkait dalam satu sumpah leluhur, bahwa mereka terikat menjadi satu dengan saudarasaudara di semua Kecamatan Kao yang bernaung dalam satu ikatan Suku’, tetapi juga karena pemekaran tersebut masyarakat Makian mengambil alih kendali atas tambang emas yang selama itu menjadi sumber pemasukan utama desa-desa Kao. Tanpa menghiraukan keberatan-keberatan tersebut, pemerintah secara sepihak menyatakan pembentukan Kecamatan Malifut pada bulan Agustus 1999. Malam itu, kekerasan pecah di dua dari lima desa Kao tersebut, yaitu di Sosol and Wangeorak,yang menentang kebijakan pemerintah daerah. Kerusuhan mereda setelah Sultan Ternate turun tangan. Meskipun begitu, kebencian masih cukup besar dan pada bulan Oktober warga Kao menyerang Malifut yang berujung dengan 100 korban jiwa dan 4.000 warga yang selamat terpaksa mengungsi ke Ternate dan Pulau Tidore yang bertetangga dengan mereka. Mengungsinya warga Muslim ke Ternate dan Tidore dibarengi dengan merebaknya kebencian keagamaan sehingga masyarakat Makian “membersihkan” Ternate dari orang Kristiani. Seperti dilaporkan, Sultan Ternate menolak untuk mendukung kekerasan, sehingga pemimpin-pemimpin kelompok setempat beralih ke Sultan Tidore, pesaing bebuyutan Ternate. Karena dukungannya terhadap masyarakat Kristiani, Sultan Ternate serta-merta dicap anti-Islam. Disisi lain, Sultan Tidore dan sekutu-sekutunya memakai istilah 42
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku ‘Kristenisasi’ untuk menarik pendukung. Dengan demikian, konflik yang semula berkisar seputar persaingan kendali politik dan sumber daya ekonomi berangsur-angsur menjadi semakin berbau keagamaan. Pertikaian terus terjadi selama periode akhir tahun 1999 hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember dimana, seperti dilaporkan, TNI dan kepolisian ikut mengambil peran dalam kekerasan yang terjadi. Di Kecamatan Tobelo di Pulau Halmahera, di sebelah utara Kao, masyarakat Kristiani mulai menyerang penduduk minoritas Muslim. Menurut laporan, dalam aksi ini jatuh 500 korban jiwa dan lebih dari 10.000 warga kabupaten ‘disapu bersih’. Selain itu, masyarakat Muslim menyerukan jihad untuk memperoleh kembali tanah dan “membersihkan” daerah dari orang Kristiani. 5.2 Media di Maluku Utara 5.2.1 Media Nasional Media nasional, baik cetak maupun penyiaran, dapat diakses secara mudah di Maluku Utara. Media cetak nasional yang dapat ditemui di Maluku Utara adalah Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, dan The Jakarta Post, selain puluhan majalah dan tabloid infotainment. Siaran televisi seperti RCTI, TPI, SCTV, dan Metro TV juga terpantau. Di Ternate tidak terdapat relay stasiun TVRI. Maluku Utara Television (MUTV) – sebuah saluran televisi lokal – tampaknya kurang digemari oleh pemirsa karena mutu program yang kurang baik dan tidak adanya jadwal siaran yang tetap. Hasilnya, menurut laporan stasiun TV ini sudah tidak beroperasi secara reguler. Kondisi geografis Maluku Utara, yang terdiri dari serangkaian pulau-pulau kecil, juga menjadi kendala bagi media nasional untuk mencapai daerah-daerah terpencil. Hasilnya, suratkabar nasional biasanya hanya ditumpuk oleh agen karena sulitnya mengirim suratkabar ke daerah-daerah lain, yang beberapa di antaranya hanya dapat dijangkau lewat laut. Oleh karena itu, suratkabar lokal dianggap lebih dominan dibanding suratkabar nasional dan, seperti yang dilaporkan, angka sirkulasi suratkabar lokal mengalami kenaikan. 5.2.2 Media Cetak Umum Pada tahun 2000, di Maluku Utara terdapat 11 media cetak utama. Mereka adalah Dodia, Fokus, Gema Nusantara, Info, Kabata, Koran Ternate, Mandiri, Mimbar Kieraha, Simpati, Sinter dan Ternate Pos, yang terbit dalam format buletin, suratkabar, dan majalah. 78 Kajian ini mengidentifikasi sekitar 35 lembaga media yang berbeda. Hanya saja, banyak diantaranya yang terbit secara tidak teratur. Pengungsi dan investor dari Ambon memprakarsai banyak media selama konflik pada tahun 1999. 79 Pada umumnya, media cetak diterbitkan dengan modal minimal dan sumber daya manajemen yang apa adanya. Menurut data survei, kebanyakan media tersebut dikelola oleh wartawan dan bukan pengusaha. Mayoritas suratkabar di Ternate diterbitkan mingguan dalam format tabloid. Hanya Mimbar Kieraha dan Malut Pos yang terbit harian. Banyak media cetak lokal dan daerah yang mengangkat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, meskipun seringkali mereka melupakan kaidah objektivitas dan tanpa melakukan verifikasi dengan sumber-sumber terkait. Mayoritas cenderung bersifat partisan dan menjadi corong mulut kelompok-kelompok kombatan. Suratkabar-suratkabar yang mengaku nonpartisan adalah Ternate Pos dan Mimbar Kieraha. Akibatnya, mereka mendapat tekanan dari publik yang menuduh mereka melakukan pemberitaan sepihak. Dampak media partisan mulai menurun pada saat ketegangan politik mulai mereda dan banyak media gulung tikar karena kendala modal dan pasar. Sekarang ini, hanya empat dari 11 media cetak yang terbit pada tahun 2000 yang masih terbit secara teratur. Lainnya hanya muncul secara sporadis. Contoh media cetak di provinsi ini adalah harian Ternate Pos, yang merupakan media cetak lokal pertama di Maluku Utara yang mulai terbit semenjak bulan Agustus 1998. Misinya adalah untuk “melakukan kontrol sosial dengan menyajikan berita di Maluku Utara”. 78 Lihat Lampiran 15. 79 Seperti dijelaskan dalam Media Assessment Report of North Maluku oleh ISAI (2001). 43
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 41: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?