Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku pun yang telah mengikuti pelatihan jurnalisme, biarpun pelatihan ditawarkan secara gratis. Secara garis besar ditemukan bahwa kemampuan wartawan yang secara bertahap membaik di daerah propinsi ini sangat dibantu oleh kegiatan pelatihan yang secara kontinyu diadakan oleh badan-badan keprofesian dan institusi-institusi internasional. 4.2.7 Isu Keselamatan Praktisi media menghadapi isu keselamatan yang cukup serius di Ambon. Tekanan tidak saja dilancarkan oleh masyarakat yang tidak puas dengan isi pemberitaan, tetapi juga oleh pemerintah, yang ditengarai kurang bersahabat terhadap media. Meskipun demikian, dalam dua tahun terakhir tekanan atas media telah sedikit banyak berkurang dibanding semasa puncak konflik antara tahun 1999 sampai 2001. Konflik juga telah memaksa banyak media untuk memindahkan kantor mereka ke daerah hunian masyarakat yang tidak menyikapi mereka dengan permusuhan. Elly Sutrahitu, pemimpin umum Suara Maluku, menyatakan bahwa sulitnya mengatasi trauma konflik memaksa manajemen untuk memindahkan kantor pada bulan Oktober 2003 ke daerah yang lebih “aman”, dalam hal ini daerah kelompok masyarakat Kristiani. Keselamatan media masih terancam hingga sekarang. Pada saat letupan kekerasan terakhir, tokoh kelompok anti-RMS Salim Said Bahasoan meminta TNI untuk menahan pemimpin redaksi Siwalima Selfanus Latekay, yang menurutnya mendukung RMS. Konon hal ini mengejutkan Selfanus Latekay karena mereka telah berupaya untuk menjaga keberimbangan berita. Katanya: “Kami lantas berkesimpulan bahwa dalam kondisi konflik [terlepas dari isi berita] tidak satupun media yang murni dianggap objektif” 4.2.8 Perkumpulan dan Jaringan PWI merupakan satu-satunya organisasi profesi bagi wartawan yang memiliki cabang di Ambon. Wartawan generasi muda dilaporkan kurang tertarik untuk bergabung. Secara garis besar, wartawan-wartawan muda di Ambon tidak setuju dengan keterlibatan PWI dengan Orde Baru dan mereka beranggapan bahwa organisasi tersebut lamban dalam mengikuti tren-tren terkini. PWI juga dipandang didominasi oleh generasi wartawan senior yang tidak begitu aktif. AJI Ambon belum terbentuk. Meskipun demikian, AJI telah mendukung pembentukan MMC. AJI, melalui MMC, juga melakukan advokasi bagi wartawan dan mendukung proses rekonsiliasi lewat jurnalisme damai. Selain media cetak, sejumlah besar wartawan media penyiaran juga menjadi anggota MMC. MMC diprakarsai oleh AJI dan gerakan perdamaian Baku Bae dengan maksud mendamaikan kelompok masyarakat Muslim dan Kristiani. Wartawan-wartawan berhasil membentuk media centre gabungan di zone netral di Mardika, yang menjadi tempat bagi wartawan untuk bertemu dan berbagi informasi, menanggulangi bahaya pekerjaan, dan membina relasi. Pada bulan Agustus 2003, MMC diserang oleh sekelompok pemuda yang bermaksud membalas kawan mereka yang mereka klaim telah dipukuli di lokasi itu. MMC didirikan oleh AJI dan Baku Bae dengan dukungan dari British Council dengan konsep mempertemukan wartawan Kristiani dan Muslim, memonitor dan mengadvokasi dan menyikapi konflik. Secara bertahap, MMC mulai menyelenggarakan pelatihan dan menyebarkan peliputan mengenai situasi provinsi untuk media nasional dan internasional. Pada tahun 2001, sejumlah wartawan di Maluku mengadakan rapat perencanaan strategis MMC tempat mereka merumuskan misi MMC: 1. Mengkampanyekan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan pendidikan. 2. Mendukung peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan pendidikan. 3. Membantu dan mediasi praktek jurnalisme damai. 4. Advokasi untuk wartawan. Selain itu, di bawah naungan MMC, masyarakat wartawan Maluku menyatakan sikap mereka untuk mendukung perdamaian lewat pernyataan empat butir berikut: 1. Kami, wartawan Maluku, berjanji untuk mendorong proses rekonsiliasi dan perdamaian di Maluku. 34
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku 2. Kami, wartawan Maluku, berjanji untuk memprioritaskan pemberitaan yang menyejukkan dan bukan memprovokasi. 3. Kami, wartawan Maluku, berjanji untuk menjalani profesi wartawan secara profesional. 4. Memaklumatkan pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah separatisme, kekerasan, dan teror dengan menegakkan hukum secara konsisten. Sekarang ini, MMC telah mengadopsi peran yang mirip dengan YLKI dalam hal menampung pengaduan. MMC juga memperingatkan media yang ditengarai melanggar standar keprofesian atau merugikan narasumber dengan menerbitkan berita yang tidak bertanggung jawab. PRSSNI memiliki cabang di Ambon yang menurut laporan tidak begitu aktif. Di propinsi Maluku tidak terdapat layanan seperti YLKI yang memperjuangkan kepentingan konsumen. Menurut laporan, SPP tidak terlalu aktif di propinsi ini, meski menurut teori lembaga ini mengemban peran penting dalam memperjuang hak wartawan (terutama yang menyangkut gaji, subsidi, dan sebagainya). 4.2.9 Kebijakan dan Perundang- Undangan Media Kasus-kasus yang berkaitan dengan media cenderung disidik dengan pasal-pasal KUHP, yang bertentangan dengan UU Pers (No. 40 tahun 1999). Selain itu tidak ada ombudsman independen di tingkat lokal yang khusus memonitor dan mengadvokasi isi pemberitaan dan pelanggaran media lokal. Dewan Pers di Jakarta, sebagai lembaga pengawas, fungsinya terbatas karena mereka hanya menerima tinjauan kasus dan menyediakan dukungan. Media elektronik (radio) setali tiga uang. KPI, yang bertugas mengendalikan praktek media penyiaran, belum terbentuk, sehingga menciptakan lingkungan media tanpa aturan yang rentan manipulasi dan kurang mampu memainkan peran yang profesional. 4.2.10 Kasus Hukum dan Tekanan Eksternal Media di Ambon seringkali mengalami tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak puas dengan isi pemberitaan. Tekanan yang dilancarkan lazimnya berbentuk protes, termasuk pengaduan kepada polisi dan tindak kekerasan. Sebagai contoh, sewaktu konflik memanas pada bulan Agustus 2001, gubernur Maluku Saleh Latuconsina menginstruksikan agar media membatasi peliputan tentang FKM pimpinan Alex Manuputty. Alasannya adalah bahwa berita mengani FKM dapat mempengaruhi kondisi keamanan. Gubernur bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum seandai wartawan berserikeras meliput FKM dan kegiatan-kegiatannya. Maklumat darurat sipil No. 09a/PDSDM/IV/2001 tanggal 17 April 2001 diedarkan di media. Pada saat yang bersamaan, Polis Joris (Suara Maluku) dan Lavy Kariu (Siwalima) melakukan perjalanan dinas ke Pulau Seram untuk meliput sebuah pertemuan rekonsiliasi. Sewaktu di laut, Joris dan Kariu konon tidak menyadari bahwa mereka satu kapal dengan Alex Manuputty. Pada saat speedboat melabuh, mereka dilaporkan terkejut dan keduanya memutuskan untuk tetap berada di pulau tersebut karena cukup riskan untuk berada dalam satu kapal dengan pemimpin FKM. Joris dan Kariu lantas melaporkan kehadiran pemimpin FKM itu ke polisi, tetapi segera setelah mereka meninggalkan kantor polisi mereka ditendangi dan dipukuli oleh anggota TNI yang mencurigai mereka sebagai simpatisan FKM. Pada saat ini, sebagian besar tekanan terhadap media dilancarkan oleh mereka yang merasa nama atau perjuangan mereka telah dicemarkan. Hanya saja, hampir tidak ada kasus yang dibawa ke pengadilan. Kebanyakan kasus diselesaikan lewat ‘Surat untuk Redaktur’. Salah satu tekanan terbesar yang konon dihadapi oleh media cetak dan penyiaran adalah yang dilancarkan aparat keamanan atau pejabat pemerintah dengan tudingan bahwa media telah menyiarkan berita provokatif. Edmon Tupan, seorang reporter TVRI di Ambon, seperti yang dilaporkan, menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat keamanan pada saat meliput kerusuhan di Urimessing dan Ponegoro. 63 63 Media dan Konflik Ambon (Eriyanto, Jakarta, 2003). 35
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 33: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 41 and 42: 5 Media dan Konflik di Maluku Utara

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?