Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku sumber informasi. Dalam hal ini, dampak media dalam hal memanas-manasi konflik menjadi makin parah pada saat wartawan menggunakan rumor dan gosip sebagai dasar laporan berita mereka. Dengan demikian, banyak pemberitaan yang mencerminkan gosip yang tengah beredar di propinsi, sehingga makin menguatkan dan meningkatkan kredibilitas gosip tersebut. Selama period ini, pemerintah daerah turun tangan dengan memperingatkan media atas pemberitaan yang provokatif dan tidak berlandaskan fakta. 72 Di Maluku juga terjadi ‘kevakuman media’. Pertama, ada daerah-daerah dengan akses media yang sangat terbatas yang menjadikan banyak anggota masyarakat tanpa informasi yang akurat dan terkini mengenai isu daerah dan nasional. Kedua, hanya sejumlah kecil media yang menekankan pada promosi budaya toleransi dan nonkekerasan. Dengan hibah UNDP, semenjak bulan Mei 2003 MDLF telah menyelenggarakan suatu program pengembangan media yang dirancang untuk memfasilitasi pemulihan perdamaian jangka panjang dan stabilitas di propinsi ini dan sekaligus menindaki isu-isu tersebut di atas. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain pendirian tiga radio penyiaran baru Radio Binaya (di Masohi, Pulau Seram, dan Maluku Tengah) yang berorientasi layanan publik, dan dua radio penyiaran lainnya di Namlea (Pulau Buru) dan di Saumlaki (Kepulauan Tanimbar). Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyediakan media di daerah-daerah yang tidak memiliki keragamana dan akses terhadap media profesional yang objektif. 73 masyarakat yang berlawanan sehingga sulit untuk didatangi” 74 Masalah dalam hal mengakses narasumber utama menjadi kendala yang serius bagi semua media di Maluku. Perlu dicatat disini bahwa SMS makin sering dimanfaatkan untuk memberi kesempatan kepada narasumber untuk menegaskan atau menyangkal fakta. Kendala lain yang tidak kalah peliknya adalah bahwa seringkali tokoh masyarakat menampik diwawancarai oleh wartawan dari kelompok masyarakat yang berbeda. Beberapa media telah berupaya menyiasati kendala ini dengan mengkaryakan wartawan dari kelompok masyarakat yang lain. Satu tren lain adalah bahwa media sangat mengandalkan pemerintah daerah dan aparat keamanan sebagai narasumber utama. Masalahnya, kebijakan ‘satu pintu’ ini menyebabkan wartawan sulit membina standar profesional dan memenuhi tenggat. Pejabat seringkali berhalangan dan ketergantungan pada satu narasumber menjadikan laporan dan sudut pandang diulang-ulang oleh media, sehingga inovasi dan keragaman pemberitaan menjadi berkurang. 4.5.3 Narasumber Utama Fredom Toumahu, redaktur pelaksana Siwalima, menyatatakan bahwa sulit untuk mengkonfirmasi berita dari narasumber utama tertentu dan karena alasan inilah media seringkali menerbitkan berita tanpa melakukan konfirmasi atau verifikasi. Seperti diutarakannya: “Alasannya adalah kondisi yang ada. Narasumber biasanya berada di kelompok 72 Wawancara Erenst Tanimahu, Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Ambon, 1 Juni 2004. 73 ‘Second Interim Narrative Report, Maluku Media development Program’, (MDLF, April 2004). 74 Wawancara dengan Fredom Toumahu, redaktur pelaksana Siwalima, 31 Mei 2004. 40
5 Media dan Konflik di Maluku Utara Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku Secara geografis, Maluku Utara merupakan kepulauan dengan luas wilayah 22.477 km 2 yang meliputi sejumlah pulau kecil, dan memiliki jumlah penduduk sekitar tiga per empat juta jiwa. Pulau Ternate merupakan poros pemerintahan Maluku Utara menaungi sekitar 320 pulau dan empat kesultanan (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo). Mayoritas beragama Kristen dan Islam, meskipun di pedalaman banyak yang menganut faham animisme. Media umum di Maluku Utara terutama berpusat di Ternate, yang berpenduduk 200 ribu jiwa. Di daerah lain, seperti Tobelo, juga terdapat lembaga media. Secara administratif, Provinsi Maluku Utara dibagi menjadi delapan kabupaten, yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Pulau Sula, Pulau Tidore, dan Kota Ternate. Distribusi merupakan tantangan tersendiri, karena jauhnya jarak, segala sesuatu harus dilakukan lewat transportasi laut yang lambat dan tidak andal. Akibatnya, kebanyakan media memusatkan pemasaran dan melandasi isi pemberitaan mereka di Ternate. Bab ini menyajikan tinjauan atas lima bidang kajian permasalahan untuk Maluku Utara, yaitu (i) media umum, (ii) media alternatif, (iii) media tradisional, (iv) teknologi informasi baru, dan (v) arus informasi. Tinjauan tentang situasi media ini belum memberikan gambaran holistik tentang semua lembaga dan bentuk media. Informasi lebih lanjut disajikan di Lampiran 15-23. 75 75 Penelitian yang dilaksanakan oleh ISAI menilik kinerja dan pengembangan media umum, alternatif, dan tradisional di Propinsi Maluku Utara sekaligus mengkaji arus informasi baik dari media daerah maupun nasional serta dampak masing-masing terhadap masyarakat umum. Sampel yang terdiri dari sembilan responden yang mewakili pemangku kepentingan media di daerah propinsi, tokoh masayrakat, tokoh agama, aparat keamanan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memberikan masukan-masukan yang mendalam tentang media dalam kaitannya dengan konflik. Survei dilakukan terhadap enam media cetak (Maluku Utara Pos, Ternate Pos, Tabloid Halut Press, Aspirasi, Mimbar Kieraha, dan Suara Pengungsi) dan tiga media penyiaran (RRI, Radio Gema Hikmah, dan Radio 5.1 Latar Belakang Konflik 76 Ternate adalah daerah pertama di Maluku yang menerima agama Islam, dan merupakan kesultanan yang cukup berpengaruh antara abad ke-21 dan ke-17. Bangsa Portugis tiba pada tahun 1512 untuk berdagang cengkeh dan membangun benteng. Periode itu merupakan awal mula konflik yang berlangsung selama puluhan tahun, pertama dengan kesultanan Ternate dan Tidore yang berkuasa pada masa itu, dan kemudian dengan bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masyarakat asli merebut benteng tersebut dan mengusir bangsa Portugis pada tahun 1574. Pada tahun 1606 Sultan Ternate menandatangani perjanjian dengan bangsa Belanda dan menyerahkan kepada mereka hak monopoli atas rempah-rempah. Sultan Ternate lantas tunduk kepada Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Pada akhir abad ke-18, seiring dengan meredupnya perdagangan rempah maka peran daerah tersebut di bidang ekonomi pun mengalami kemunduran. Ketegangan daerah meninggi selama era pemerintahan Soeharto, yang makin memantapkan benih konflik. Pada tahun 1975, kelompok masyarakat Makian yang Muslim terpaksa mengungsi ke Kabupaten Kao di bagian utara Halmahera karena ancaman Suara Paksi Buana). Penelitian yang dilakukan mengkaji upaya-upaya rekonsiliasi konflik yang dilakukan pengelola media di Maluku Utara lewat kebijakan ruang redaksi mereka. Kajian ini juga dilakukan terhadap berbagai konsumen media (pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat biasa, militer, LSM, dan pengelola media itu sendiri). Dalam melaksanakan penelitian ditemui sejumlah kendala. Penugasan tim peneliti ke ketiga daerah propinsi sebelum metodologi penelitian difinalisasi di Jakarta menimbulkan banyak penundaan. Selain itu, buruknya koneksi Internet di Ternate serta lemahnya sinyal telepon genggam cukup menghambat komunikasi. Selain itu, peneliti-peneliti lokal menemukan bahwa banyak data yang dimintakan, seperti data tentang pelatihan kewartawanan, tidak didokumentasi secara baik oleh media lokal. 76 Pustaka yang digunakan dalam menyusun bagian ini: Encyclopaedia Britannica 1999, The Jakarta Post, OTI Field Report Indonesia (Juni 2000), Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (Harvard University, AS), Human Rights Watch, Inside Indonesia, International Crisis Group. 41
Page 1 and 2: Kajian Tematis Peran Media dalam Pe
Page 3 and 4: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut
Page 5 and 6: Ringkasan Eksekutif Media di Sulawe
Page 39: Media di Sulawesi Tengah, Maluku Ut

Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan ... - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?