30.01.2015 Views

20140317_MajalahDetik_120

20140317_MajalahDetik_120

20140317_MajalahDetik_120

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

interview<br />

“Pemerintah yang baik itu tidak banyak mengatur<br />

karena sudah mendelegasikan ke masyarakat.”<br />

ebagai Ketua Umum Majelis Ulama<br />

Indonesia yang baru, Din Syamsuddin<br />

menghadapi sejumlah persoalan. Di Dewan<br />

Perwakilan Masyarakat, misalnya,<br />

kini tengah dibahas Rancangan Undang-<br />

Undang Jaminan Produk Halal. Melalui<br />

RUU ini, pemerintah lewat Kementerian<br />

Agama ingin menarik kewenangan sertifikasi<br />

halal dari MUI.<br />

Pada saat hampir bersamaan, MUI disorot<br />

publik karena, seperti diwartakan sebuah<br />

majalah, ada pengurusnya yang mempermainkan<br />

urusan sertifikasi halal demi keuntungan<br />

pribadinya.<br />

”Saya juga sudah cek, tidak ada dana yang<br />

masuk ke MUI terkait sertifikasi yang katanya<br />

sebesar Rp 780 miliar dalam setahun,” kata Din<br />

kepada majalah detik, 7 Maret lalu, di gedung<br />

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah<br />

Jakarta.<br />

Selain itu, Din menerima pengaduan masyarakat<br />

perihal tingkah dai yang kerap tampil di<br />

televisi dan berpraktek ala dukun. Belum lagi<br />

ada dai yang bertingkah ala preman saat menyampaikan<br />

ceramah. Bagaimana ia menyikapi<br />

semua itu Berikut ini petikan penjelasannya.<br />

Menteri Agama minta agar sertifikasi<br />

halal dilakukan oleh pemerintah. Tanggapan<br />

Anda<br />

Ya, semua terserah pemerintah dan DPR.<br />

Saya kira MUI tidak dalam posisi yang secara<br />

Majalah detik 17 - 23 maret 2014

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!