You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
interview<br />
“Pemerintah yang baik itu tidak banyak mengatur<br />
karena sudah mendelegasikan ke masyarakat.”<br />
ebagai Ketua Umum Majelis Ulama<br />
Indonesia yang baru, Din Syamsuddin<br />
menghadapi sejumlah persoalan. Di Dewan<br />
Perwakilan Masyarakat, misalnya,<br />
kini tengah dibahas Rancangan Undang-<br />
Undang Jaminan Produk Halal. Melalui<br />
RUU ini, pemerintah lewat Kementerian<br />
Agama ingin menarik kewenangan sertifikasi<br />
halal dari MUI.<br />
Pada saat hampir bersamaan, MUI disorot<br />
publik karena, seperti diwartakan sebuah<br />
majalah, ada pengurusnya yang mempermainkan<br />
urusan sertifikasi halal demi keuntungan<br />
pribadinya.<br />
”Saya juga sudah cek, tidak ada dana yang<br />
masuk ke MUI terkait sertifikasi yang katanya<br />
sebesar Rp 780 miliar dalam setahun,” kata Din<br />
kepada majalah detik, 7 Maret lalu, di gedung<br />
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah<br />
Jakarta.<br />
Selain itu, Din menerima pengaduan masyarakat<br />
perihal tingkah dai yang kerap tampil di<br />
televisi dan berpraktek ala dukun. Belum lagi<br />
ada dai yang bertingkah ala preman saat menyampaikan<br />
ceramah. Bagaimana ia menyikapi<br />
semua itu Berikut ini petikan penjelasannya.<br />
Menteri Agama minta agar sertifikasi<br />
halal dilakukan oleh pemerintah. Tanggapan<br />
Anda<br />
Ya, semua terserah pemerintah dan DPR.<br />
Saya kira MUI tidak dalam posisi yang secara<br />
Majalah detik 17 - 23 maret 2014