20140317_MajalahDetik_120

nasional
Pendiri LBH Masyarakat,
Taufik Basari
ari saputra/detikfoto
sedur serta persyaratan pengajuan PK dalam
beberapa hari belakangan. Senada, Sri Pudji
Sumaryanti, pegawai bagian kasasi dan PK di
PN Jakarta Selatan, menyatakan pihaknya belum
menerima permohonan PK kedua, setelah
putusan MK tersebut keluar. Termasuk dari
Antasari Azhar, terpidana kasus pembunuhan
Nasrudin Zulkarnaen.
Putusan pembatalan Pasal 268 Ayat 3 KU-
HAP dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva
dalam sidang uji materi yang digelar Kamis, 6
Maret lalu. Uji materi diajukan oleh Antasari
karena bekas Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi itu merasa pasal tersebut menghalanginya
kembali mengajukan permohonan PK.
Antasari, yang diganjar 18 tahun penjara dalam
kasus pembunuhan Nasrudin, sebelumnya
mengajukan PK tapi ditolak Mahkamah
Agung.
Pengacara Antasari, Maqdir Ismail, membenarkan
bahwa kliennya akan mengajukan PK
kedua setelah keluarnya putusan MK itu. Tapi
PK baru akan diajukan setelah novum yang kuat
terkumpul. “Tunggu saja. Yang pasti novum
sudah kami pilah,” tuturnya.
Ketua Dewan Pengurus sekaligus pendiri
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Taufik
Basari, juga memperkirakan pengajuan PK kedua
oleh terpidana ataupun ahli warisnya bakal
membeludak. Kendati begitu, ia mendukung
putusan MK yang membatalkan pasal bahwa
PK hanya bisa diajukan satu kali.
Menurut Taufik, semestinya PK dipandang
sebagai putusan yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia. Sebab, jika PK diatur hanya bisa
diajukan sekali, kecil peluang
terpidana ataupun ahli
waris terpidana untuk
menunjukkan kebenaran.
Ia pun mencontohkan
kasus Sengon
dan Karta
yang dihukum
seumur hidup
dengan tuduhan
pembunuhan.
Saat Se-
Majalah detik 17 - 23 maret 2014