30.01.2015 Views

20140317_MajalahDetik_120

20140317_MajalahDetik_120

20140317_MajalahDetik_120

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

interview<br />

UU Pangan, yang disepakati sebagai lembaga<br />

Islam itu adalah MUI, bukan ormas-ormas Islam<br />

tertentu atau gabungan ormas, karena<br />

nanti dikhawatirkan terjadi hiruk-pikuk.<br />

mutlak bertahan dan ngotot ingin mempertahankan.<br />

Tapi, pada awalnya, ada tugas atau<br />

pemberian tugas oleh negara berdasarkan<br />

Undang-Undang (Pangan, 1997). Dulu, pada<br />

saat terjadi isu lemak babi pada susu, undangundang<br />

itu dalam salah satu pasalnya menyebutkan,<br />

bagi yang ingin mencantumkan label<br />

halal, harus mengurus sertifikat halal. Menurut<br />

Alasan lain kenapa sertifikasi harus oleh<br />

MUI<br />

Ini kan terkait dengan fatwa ulama. Agama<br />

memesankan, makanan yang dikonsumsi itu,<br />

selain halal, harus toyiban, baik atau berkualitas,<br />

berguna bagi kesehatan. Sebab, makanan<br />

tidak hanya untuk kepentingan fisik, tetapi juga<br />

psikis. Karena kehalalan itu ditentukan oleh<br />

agama, maka harus berdasarkan fatwa ulama<br />

yang bersifat nasional, yaitu MUI. Mengapa<br />

MUI Karena di dalamnya ada wakil-wakil dari<br />

beberapa ormas Islam.<br />

Sebelum ada fatwa, tentu harus diteliti oleh<br />

para ahli: pangan, gizi, farmasi. Hasilnya direkomendasikan<br />

kepada Komisi Fatwa. Labelisasi<br />

bukan dilakukan oleh MUI, melainkan oleh<br />

pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan<br />

Makanan, karena itu ada duitnya. Berapa harga<br />

satu label, umpamanya permen, itu bukan<br />

urusan MUI.<br />

Majalah detik 17 - 23 maret 2014

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!