Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekonomi | renegosiasi tambang<br />
Patut diingat,<br />
pemerintah Indonesia<br />
pernah menjalankan<br />
kebijakan nasionalisasi.<br />
INDONESIA mengenal dua asosiasi perusahaan<br />
tambang mineral, yakni Asosiasi<br />
Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining<br />
Association atau IMA) dan Asosiasi<br />
Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo).<br />
Meski sama-sama perusahaan tambang mineral,<br />
anggota dua kelompok ini agak berbeda.<br />
Satu kelompok, IMA, beranggotakan para pemegang<br />
kontrak karya, yang<br />
sebagian merupakan perusahaan<br />
raksasa asing, antara lain<br />
PT Freeport Indonesia dan PT<br />
Newmont Nusa Tenggara.<br />
Sedangkan Apemindo banyak<br />
berisi perusahaan tambang<br />
kecil lokal yang bekerja<br />
di bawah dokumen surat izin usaha pertambangan.<br />
Apemindo merasa nasibnya lebih<br />
terombang-ambing dibanding para pemegang<br />
kontrak karya.<br />
Direktur Eksekutif Apemindo Ladjiman<br />
Damanik mengatakan pemerintah bisa mengubah,<br />
bahkan mencabut, izin usaha mereka<br />
sewaktu-waktu. “Ya, seperti soal pemberlakuan<br />
UU No. 4 Tahun 2009 (tentang Mineral dan<br />
Batu Bara), kami secara otomatis ikut aturan<br />
undang-undang,” ucapnya.<br />
Sementara itu, menurut Ladjiman, jika ingin<br />
mengubah isi kontrak karya, pemerintah harus<br />
membujuk perusahaan pemegang kontrak<br />
karya karena kedudukannya sejajar dengan<br />
pemerintah. “Iya kalau mereka mau,” katanya.<br />
“Kalau mereka tidak mau dengan alasan yang<br />
masuk akal, bisa-bisa berujung ke (pengadilan)<br />
arbitrase, kan”<br />
Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi<br />
Notonegoro mengungkapkan kontrak—sesuai<br />
dengan namanya—memang mesti disepakati<br />
oleh kedua belah pihak. Ini sangat berbeda<br />
dengan izin, yang bisa dicabut atau diubah sewaktu-waktu.<br />
“Jika pemerintah memutus izin,<br />
hal itu mudah karena kewenangan pemerintah<br />
menerbitkan dan mencabut izin suatu usaha<br />
dilindungi undang-undang,” katanya.<br />
Kebijakan kontrak karya mulai diberlakukan<br />
Indonesia pada awal Orde Baru. Freeport<br />
adalah satu salah perusahaan pertama yang<br />
menandatangani kontrak karya tambang dengan<br />
pemerintah Indonesia. Tujuan kontrak karya<br />
saat itu sederhana: menarik investasi asing.<br />
Majalah detik 17 - 23 maret 2014
Change language