Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekonomi | renegosiasi tambang<br />
Ada juga sebagian<br />
pemegang kontrak karya<br />
yang belum setuju dan itu<br />
yang perlu kita lihat lagi.<br />
JARUM jam di lobi kantor Direktorat<br />
Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian<br />
Energi Sumber Daya Mineral<br />
sudah menunjukkan pukul 2 siang<br />
pada Senin, 10 Maret lalu. Suasana sepi, tidak<br />
tampak hiruk-pikuk. Padahal, beberapa hari sebelumnya,<br />
diumumkan bahwa 83 perusahaan<br />
pemegang kontrak karya pertambangan akan<br />
menandatangani komitmen<br />
renegosiasi.<br />
Sejumlah wartawan tidak<br />
mendapat penjelasan pasti<br />
mengapa acara batal. Belakangan,<br />
Direktur Jenderal Mineral<br />
dan Batu Bara R. Sukhyar<br />
mengatakan, meski yang<br />
ditandatangani hanya komitmen bernegosiasi,<br />
acara itu batal karena beberapa perusahaan<br />
belum sepakat dengan beberapa pasal yang<br />
bakal dibahas. “Ada juga sebagian pemegang<br />
kontrak karya yang belum setuju dan itu yang<br />
perlu kita lihat lagi,” ujar Sukhyar.<br />
Kegagalan penandatanganan ini menjadi<br />
salah satu gambaran betapa bertele-telenya<br />
perundingan ulang kontrak karya yang ditandatangani<br />
pemerintah dengan perusahaan<br />
tambang meski bisa dibilang sudah lima tahun<br />
diusahakan.<br />
Persoalan renegosiasi muncul setelah Undang-Undang<br />
Mineral dan Batu Bara mulai<br />
berlaku lima tahun lalu. Undang-undang ini<br />
menyatakan perusahaan tambang tetap bisa<br />
bekerja sampai masa kontraknya habis. Namun<br />
dalam undang-undang juga disebutkan pasalpasal<br />
pada kontrak karya mesti disesuaikan<br />
paling lambat 2010.<br />
Meski undang-undang memberi batas waktu<br />
2010, atau setahun setelah undang-undang<br />
diberlakukan, sampai sekarang persoalan ini<br />
belum juga beres. Pemerintahan Presiden Susilo<br />
Bambang Yudhoyono pun baru membentuk<br />
tim renegosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator<br />
Perekonomian Hatta Rajasa pada 2012.<br />
Sampai sekarang, baru enam pemegang kontrak<br />
karya tambang mineral dan 19 pemegang<br />
perjanjian karya batu bara—semacam kontrak<br />
karya tapi untuk batu bara—yang sudah menandatangani<br />
renegosiasi. Sebagian besar, total<br />
83 perusahaan, masih melakukan negosiasi.<br />
Mereka inilah yang mestinya menandatangani<br />
Majalah detik 17 - 23 maret 2014
Change language