20140317_MajalahDetik_120

nasional
Suasana tempat pendaftaran
permohonan banding, kasasi,
dan PK di PN Jakarta Selatan,
Jumat (14/3).
Ari Saputra/detikfoto
Edih Kusnadi bungah. Terpidana kasus
narkotik ini tak mampu menyembunyikan
kebahagiaannya ketika ditemui di
Lembaga Pemasyarakatan Cipinang,
Jakarta Timur, pekan lalu. Putusan Mahkamah
Konstitusi yang membatalkan Pasal 268 Ayat
3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)—yang mengatur peninjauan kembali
hanya bisa diajukan satu kali—menerbitkan
kembali harapannya.
“Setidaknya saya punya kesempatan untuk
membuktikan kebenaran,” kata pria berusia 34
tahun itu kepada majalah detik.
Edih dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
karena dituduh menerima sabu seberat 25
gram dari temannya, Iswadi, Mei 2011. Saat itu,
ia sedang menunggu Iswadi di depan Gajah
Mada Plaza, Jakarta Pusat, sebelum ditangkap
rombongan polisi, dan digiring ke Markas Kepolisian
Daerah Metro Jaya.
Setiba di Polda, ia kaget karena Iswadi telah
ditangkap bersama seorang pengemudi ojek
lantaran membawa sabu. Saat itulah Edih
merasa dijebak karena Iswadi, kepada polisi,
mengaku sabu itu akan diserahkan kepadanya.
Padahal, ia berdalih, rencana pertemuannya
dengan Iswadi itu untuk membahas asuransi.
Edih, bapak dua anak, adalah agen asuransi.
Nasib pun berkata lain. Edih tetap dijatuhi hukuman.
Karena itu, dalam waktu dekat, warga Tangerang,
Banten, tersebut bersama pengacaranya
akan mengajukan permohonan PK
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apalagi ia
telah mengantongi bukti baru (novum) sebagai
syarat diajukannya upaya hukum itu, di antaranya
pengakuan Iswadi dan tukang ojek bahwa
mereka terpaksa menyebut namanya karena
Majalah detik 17 - 23 maret 2014