Pedoman Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan ...

Lampiran 27. Template Surat Keputusan Pencabutan Izin Penyalur AlatKesehatanKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : …...........………..TENTANGPENCABUTAN IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN/SERTIFIKAT PRODUKSI ALATKESEHATAN/SERTIFIKAT PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGADIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAMEMBACA : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi …………….. nomor ……………………tanggal ……………….. perihal usul pencabutan Sertifikat Produksi AlatKesehatan /Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga I Penyalur Alat Kesehatanatas nama ……………………………………………...MENIMBANGBahwa ……………..……… telah melakukan pelanggaran-pelanggaran:1. .........................................2. .........................................3. .........................................MENGINGAT : 1. Ordonansi Bahan Berbahaya (Stb. Tahun 1949, Nomor 377);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (LembaranNegara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.3274):3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (LembaranNegara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3495);4. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor. 42 Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3821);5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3839);6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, tentang Pengawasan atasPeredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara RITahun 1973 Nomor 12);7. Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 1986, tentang KewenanganPengaturan Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RITahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor330);8. Peraturan Pemerintah RI Nomor, 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor. 3637);9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, tentang Pengamanan SediaanFarmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3781);10 Peraturan Pemenntah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LembaranNegara RI Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3952);11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XII/2004 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentangPengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah TanggaHal 101