Pedoman Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan ...

Lampiran 20. Template Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan RumahTanggaKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: ………………………TENTANGSERTIFIKAT PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGADIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANMEMBACA : 1. Surat permohonan Direktur PT. ........., ......... nomor .…. tanggal ……tentang Permohonan Sertifikat Produksi Perbekalan KesehatanRumah Tangga.2. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi ........ nomor....... tanggal ...........3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi .... Nomor ... tanggal ....MENIMBANG: Bahwa permohonan PT. ……….., ……… tersebut dapat disetujui, olehkarena itu perlu menerbitkan Sertifikat Produksi Perbekalan KesehatanRumah Tangga.MENGINGAT : 1. Ordonansi Bahan Berbahaya (Stb. Tahun 1949, Nomor 377);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian(Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara RI Nomor. 3274);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 3495);4. Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor. 42 TambahanLembaran Negara RI Nomor 3821);5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemenntah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 3839);6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, tentang Pengawasanatas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida(Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 12);7. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 1986, tentang KewenanganPengaturan Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran NegaraRI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun1986 Nomor 330);8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor. 49, TambahanLembaran Negara RI Nomor. 3637);9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998Nomor 3781);10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai DaerahOtonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaran Negara RI Nomor 3952);11. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;Hal 82