Pedoman Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan ...

Lampiran 21. Template Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : ................…………..TENTANGIZIN PENYALUR ALAT KESEHATANDIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAMEMBACA : 1. Surat permohonan PT. ........., .......... nomor …… tanggal ………. PerihalPermohonan Izin Penyalur Alat Kesehatan.2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Penyalur Alat Kesehatan DinasKesehatan Propinsi …………. Nomor ……… Tanggal …………3. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi ........ Nomor ...... Tanggal .... perihalIzin Usaha Penyalur Alat Kesehatan PT ..........................MENIMBANG 1. Bahwa permohonan PT .........., .......... tersebut telah memenuhi persyaratandan dapat disetujui.2. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan izin Penyalur AlatKesehatan untuk yang bersangkutan.MENGINGAT : 1. Ordonansi Bahan Berbahaya (Stb. Tahun 1949, Nomor 377);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (LembaranNegara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.3274):3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (LembaranNegara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3495);4. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor. 42 Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3821);5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3839);6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, tentang Pengawasan atasPeredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara RITahun 1973 Nomor 12);7. Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 1986, tentang KewenanganPengaturan Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RITahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor330);8. Peraturan Pemerintah RI Nomor, 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor. 3637);9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, tentang Pengamanan SediaanFarmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3781);10 Peraturan Pemenntah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LembaranNegara RI Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3952);11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XII/2004 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentangPengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah TanggaHal 88