Proceeding-Simposium-Hukum-Nasional-2014

Simposium Hukum Nasional 2014tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan unsur syaratsyaratdipidananya si pembuat, sedangkan paham dualisme memisahkanantara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsurmengenai syarat dipidananya si pembuat. 26Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yangdiatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. 27 Hal iniberarti perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yangmenimbulkan akibat dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orangyang melakukan perbuatan tersebut. Perumusan yang lazim daripengertian tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu kelakuan manusia,yang termaksud dalam batas-batas perumusan suatu delik yangmelawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan dari pada sipetindak. 283. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan3.1. Pengertian PemerkosaanTindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau denganancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengandia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyadua belas tahun”.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal darikata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosaberarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar(menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikansebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengankekerasan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanitatanpa persetujuannya.2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorangwanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengankemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadapseorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya,dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisiancaman lannya. (Suryono Ekotama dkk, 2001: 99).26 Adam Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: PutraMedia Nusantara, 2009), hlm. 16.27 Suharto R.M., Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif SebagaiDasar Dakwaan), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 28.28 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I,Bandung: Alumni, 1989, hlm. 12.83